Jakarta| Ketegangan diplomatik kembali mencuat di panggung internasional setelah Kepala Pasukan Pertahanan Uganda, Muhoozi Kainerugaba, melontarkan pernyataan yang mengundang kecaman luas.
Melalui media sosial X, ia menuntut Turki untuk membayar USD 1 miliar kepada Uganda, disertai ancaman serius: penutupan kedutaan besar dan pemutusan hubungan diplomatik jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Namun, bukan hanya soal uang yang memicu kontroversi.
Dalam unggahan yang sama, Kainerugaba juga melontarkan pernyataan yang dianggap tidak pantas secara diplomatik, yakni meminta Turki mengirimkan perempuan tercantik untuk dijadikan istrinya.
Pernyataan ini segera memicu reaksi publik internasional dan dinilai melanggar norma etika serta diplomasi modern.
Langkah provokatif ini memperpanjang daftar panjang kontroversi yang melibatkan putra Presiden Yoweri Museveni tersebut.
BACA JUGA:
Diplomasi Luar Negeri, Strategi Nyata Menjaga Lapangan Kerja, Efektifkah ?
Menjaga Keseimbangan Hukum: Sikap Profesional Polres Empat Lawang Hormati Putusan Praperadilan
Dikenal vokal dan kerap blak-blakan, Kainerugaba sebelumnya juga pernah menghebohkan dunia ketika menawarkan mahar 100 ekor sapi kepada Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, dalam sebuah unggahan yang berujung pada permintaan maaf resmi pemerintah Uganda.
Di tengah polemik ini, Kainerugaba juga menyeret isu geopolitik lain.
Ia menyatakan kesiapan Uganda untuk mengirim hingga 100.000 tentara guna mendukung Israel dalam konflik di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam kontroversi, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan luar negeri Uganda.
Sebagai Kepala Angkatan Pertahanan Rakyat Uganda dan figur penting dalam Liga Patriotik Uganda, setiap pernyataan Kainerugaba memiliki implikasi besar.
Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi apakah pernyataan tersebut mencerminkan sikap resmi pemerintah Uganda.
Di sisi lain, Ankara masih memilih diam.
Pemerintah Turki belum memberikan tanggapan resmi, sementara para pengamat menilai situasi ini berpotensi memperkeruh hubungan bilateral kedua negara jika tidak segera diklarifikasi.
Kasus ini menjadi cerminan bagaimana media sosial kini berperan besar dalam diplomasi global—di mana satu unggahan dapat memicu ketegangan antarnegara.
Di tengah dunia yang semakin terhubung, batas antara pernyataan pribadi dan kebijakan negara pun kian kabur.
Pertanyaannya kini, apakah ini sekadar retorika kontroversial seorang jenderal, atau sinyal perubahan arah politik luar negeri Uganda? Dunia menunggu jawabannya. **
