Lahat | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, Dedi Fahlevi, M.Si., menjadi narasumber dalam Rapat Optimalisasi Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Program Pengentasan Kemiskinan dan Bantuan Sosial.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Olahraga (GOR) Bukit Telunjuk Lahat, Rabu (19/2), dan dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, Kepala Bappeda Lahat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lahat, jajaran pemerintah daerah, lurah dan kepala desa, serta Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) se-Kabupaten Lahat.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemanfaatan data demi ketepatan sasaran bantuan sosial.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui optimalisasi penggunaan DTSEN pada program bantuan sosial tahun 2026 agar data kemiskinan di Kabupaten Lahat benar-benar akurat dan terverifikasi dengan baik.
“Optimalisasi DTSEN ini tujuannya untuk merapikan data, supaya sistematis, tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala BPS Kabupaten Lahat menjelaskan bahwa optimalisasi DTSEN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Instruksi tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi dan pemutakhiran data bersama BPS sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.
DTSEN sendiri merupakan integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi yang telah melalui proses pemadanan, verifikasi, serta pemeringkatan kesejahteraan keluarga menggunakan metode Proxy Mean Test (PMT).
Melalui pendekatan ini, setiap rumah tangga dinilai berdasarkan indikator kesejahteraan yang terukur dan objektif.
Dedi Fahlevi menegaskan bahwa kualitas dan akurasi data menjadi kunci dalam meminimalkan inclusion error (kesalahan sasaran penerima yang tidak berhak) maupun exclusion error (keluarga berhak yang tidak terdata).
Dengan pembaruan data secara berkala, ground check di lapangan, serta dukungan data administrasi lintas kementerian dan lembaga, sistem bantuan sosial diharapkan semakin presisi dan transparan.
“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat. Dengan pemutakhiran berkelanjutan, ground check, serta dukungan data administrasi lintas kementerian dan lembaga, kita mendorong sistem yang semakin presisi dan transparan,” tegasnya.
Selain membahas optimalisasi DTSEN, Kepala BPS Kabupaten Lahat juga menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sensus ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian.
Tujuannya adalah menyediakan data dasar ekonomi yang komprehensif sebagai landasan perencanaan pembangunan.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing usaha, mendukung penyusunan kebijakan ekonomi berbasis data, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat.
“Partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi kontribusi nyata untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, BPS Kabupaten Lahat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik dalam pemanfaatan DTSEN maupun dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Sinergi data sosial dan ekonomi diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Lahat. (rls)
