Jakarta – Ditengah Konflik Timur Tengah yakni peperangan antara AS-Israel VS Iran masih bergulir menyebabkan kekhawatiran bagi sejumlah jamaah haji Indonesia. Mereka mempertanyakan, apakah pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini terancam ditunda. Ataukah paling buruk menjadi batal pelaksanaannya.
“Kami hanya ingin bertanya kepada pemerintah, bagaimana nasib kami untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2026 ini,”kata salah satu masyarakat daerah yang secara kebetulan merupakan salah satu jamaah haji yang akan diberangkatkan di tahun 2026 ini, Kamis (12/3/2026).
Calon jamaah haji itu menceritakan, bahwa dirinya sudah sejak lama mengidamkan keberangkatan ibadah haji ke tanah suci Mekkah Al Mukarramah. Bahkan tak tanggung-tanggung, telah melewati masa tunggu yang sudah belasan tahun sejak ia mendaftarkan diri ke kantor kemenag di daerahnya.
Maka sangat beralasan bila dirinya berharap penuh kepada pemerintah terhadap kepastian keberangkatan haji di tahun 2026 ini. Terlebih lagi dengan kondisi fisik yang tidak sekuat dahulu, ia berharap betul di tahun 2026 ini dimudahkan urusannya.
“Semoga saja berjalan sesuai dengan rencananya, dan tidak ada halangan apapun,”imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia tetap menjadi prioritas utama.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa arahan langsung Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perlindungan dan keselamatan jemaah haji Indonesia dalam situasi global yang belum stabil.
Menurut Dahnil, pemerintah saat ini sedang menyiapkan berbagai skenario guna mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi keberangkatan jemaah.
“Pesan Presiden kepada kami bahwa beliau ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Karena itu, kami menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” ujar Dahnil
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap menargetkan keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia pada 22 April 2026. Namun, keputusan tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah, lanjutnya, terus memantau dinamika konflik yang terjadi untuk memastikan kondisi tetap aman bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” jelas Dahnil.
Selain skenario keberangkatan sesuai jadwal, pemerintah juga menyiapkan opsi lain apabila situasi keamanan memburuk. Salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan adalah penundaan keberangkatan jemaah haji, seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.
BACA JUGA
Dampak Konflik AS–Israel VS Iran bagi Indonesia: Energi, Ekonomi hingga Perjalanan Umrah
Menurut Dahnil, langkah tersebut hanya akan diambil apabila situasi di Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jemaah Indonesia.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” kata Dahnil.
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan terkait penyelenggaraan haji 2026 akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi geopolitik global serta pertimbangan keamanan bagi seluruh jemaah Indonesia. Dengan berbagai skenario yang disiapkan, pemerintah berharap ibadah haji dapat tetap berjalan dengan aman dan lancar.
Secara terpisah, keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memastikan kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 semakin terlihat.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026) tersebut membahas berbagai langkah kontinjensi pemerintah menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Sementara jalannya rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar.
Dalam rapat tersebut, Ansory menegaskan bahwa DPR memandang penting untuk memperoleh penjelasan langsung dari pemerintah terkait langkah antisipasi yang disiapkan apabila situasi keamanan di Timur Tengah semakin memburuk.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci berbagai skenario yang mungkin diambil, termasuk kemungkinan pembatalan atau penundaan keberangkatan jemaah haji apabila situasi dinilai membahayakan.
“Apakah Menteri Haji dan Umrah RI juga telah mempersiapkan skema pembatalan pemberangkatan haji untuk tahun 2026 ini? Di titik apa keputusan tersebut akan diambil serta bagaimana Menteri Haji dan Umrah RI akan bernegosiasi terkait berbagai kontrak layanan yang telah ditandatangani, bahkan yang telah dibayarkan?” ujar Ansory dalam rapat kerja tersebut.
Komisi VIII menilai bahwa kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah saat ini masih sangat tidak menentu. Konflik terbuka yang melibatkan beberapa negara dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Karena itu, DPR meminta pemerintah tidak hanya mempersiapkan skenario sebelum keberangkatan jemaah, tetapi juga langkah mitigasi apabila keadaan darurat terjadi ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi.
Ansory menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk pengaturan jalur penerbangan serta prosedur evakuasi jika situasi konflik meningkat secara tiba-tiba.
“Kalau seandainya jemaah sudah berangkat lalu terjadi keadaan darurat, apa yang perlu kita antisipasi? Bagaimana jika keadaan darurat itu terjadi ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi. Termasuk rute-rute pesawat dan berbagai skenario lain tentu perlu kita rundingkan bersama,” katanya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan DPR terhadap kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman dan tertib bagi jemaah Indonesia, terutama di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu orang setiap tahunnya, DPR menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyelenggaraan haji 2026.**
