Lahat, InteraksiMassa.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Barisan Muda Lahat dan Fron Pemuda Lahat Bangkit menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Lahat, Senin (29/4/2024).
Mereka menuntut Penjabat (Pj) Bupati Lahat, Muhammad Farid, SSTP MSi, untuk menghentikan pelaksanaan job fit (uji kesesuaian) yang dinilai bermuatan kepentingan politik.
Aksi unjuk rasa sempat memanas ketika massa berusaha masuk ke halaman parkir Kantor Pemkab Lahat yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP.
Anton, salah satu orator aksi, dalam orasinya menyampaikan bahwa job fit yang digagas Pj Bupati Lahat diduga kuat memiliki muatan politik di baliknya.
Baca Juga: 23 Pejabat Eselon II Lahat Ketar-Ketir Ikuti Job Fit Jelang Pilkada
Baca Juga: Rekrutmen PPK di Kabupaten Lahat Terasa Berbeda, Ada Apa?
Ia menilai, pergeseran dan mutasi pejabat saat ini tidak mendesak dan hanya akan menimbulkan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Lahat.
“Job fit ini tidak ada anggarannya dan tidak direncanakan sebelumnya. Tapi Pj terkesan memaksakan diri untuk job fit dan muaranya akan dilakukan mutasi,” katanya.
“Belum lama menjabat, kalau memang ada kepala dinas atau pejabat SKPD yang kinerjanya belum sesuai, ingatkan dulu, tegur dulu, diajarkan bagaimana cara kerja. Jangan langsung di-rolling,” tegas Anton.
Anton juga mempertanyakan penggunaan dana Bencana Tak Terduga (BTT) untuk membiayai job fit.
Baca Juga: Jalan Lintas Pagar Alam-Lahat Tertutup Longsor, Arus Lalu Lintas Macet!
Baca Juga: Isu Perpindahan KTP di Lahat Mencuat Jelang Pilkada 2024
Menurutnya, dana tersebut seharusnya digunakan untuk penanggulangan bencana, bukan untuk kepentingan politik.
“Ini malah akan menggeser dana BTT yang seharusnya untuk bencana digunakan untuk job fit,” kritiknya.
Selain menuntut Pj Bupati menghentikan job fit, massa aksi juga meminta DPRD Kabupaten Lahat untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memanggil stakeholder terkait untuk mempertanyakan urgensi pelaksanaan job fit.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Lahat, Fitri Rizal Homisi, ST, menyatakan bahwa DPRD telah memberikan rekomendasi kepada Pemkab Lahat terkait penggunaan dana BTT.
Baca Juga:Lima Satpol PP Dilantik Jadi PPNS, Siap Kawal Penegakan Hukum di Sumsel
Baca Juga: Suara Warga Besemah Jadi Rebutan di Pilkada Sumsel?
DPRD menyetujui usulan Pemkab Lahat untuk menggeser dana BTT untuk penanggulangan bencana di Kecamatan Kikim, namun menolak usulan penggunaan dana BTT untuk job fit.
“Sudah kita layangkan surat rekomendasinya bahwa kami tidak setuju ada pergeseran dan BTT untuk job fit,” terang Fitrizal.
Fitrizal menambahkan, jika Pemkab Lahat ingin tetap melaksanakan job fit, sebaiknya diusulkan dan dilaksanakan pada APBD Perubahan.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Lahat, Marjono, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil rekomendasi dari DPRD Lahat terkait job fit.
Baca Juga: Gelumbang dan Kikim Area Siap Dimekarkan, Berkas Administrasi Dinyatakan Lengkap
Baca Juga: Bocah 9 Tahun Hilang di Sungai Kikim
“Jadi saat ini kita masih sama-sama menunggu apa rekomendasi yang diberikan dewan dan apa hasilnya nanti,” jelas Marjono singkat. (*/red)
Respon (5)