Sahabat Pembaca Interaksi Massa yang berbahagia. Setiap pertengahan tahun, kabar mengenai Gaji ke-13 selalu menjadi topik yang dinanti-nantikan oleh aparatur sipil negara, termasuk guru dan dosen.
Bagi banyak tenaga pendidik, tambahan penghasilan ini bukan sekadar bonus tahunan, melainkan penopang kebutuhan keluarga—mulai dari biaya pendidikan anak hingga persiapan tahun ajaran baru.
Namun pada 2026, pemerintah melalui Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 2026 menghadirkan pendekatan baru yang mengubah cara pandang terhadap Gaji ke-13.
Aturan ini tidak lagi menempatkan semua guru dan dosen dalam satu skema yang seragam, melainkan menyesuaikannya berdasarkan sumber gaji serta jenis tunjangan yang diterima.
Perubahan ini memunculkan beragam respons. Di satu sisi, ada harapan akan keadilan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan ketimpangan, terutama bagi tenaga pendidik di daerah.
Realitas Baru: Tidak Lagi Sama Rata
Di sebuah ruang guru di kota kecil, obrolan mengenai Gaji ke-13 terdengar hangat. Beberapa guru tampak optimistis, sementara yang lain masih mencoba memahami detail kebijakan terbaru.
Kini, besaran Gaji ke-13 tidak lagi sama untuk semua. Pemerintah secara tegas membedakan antara guru dan dosen yang menerima tunjangan kinerja (tukin) dan mereka yang tidak. Selain itu, sumber anggaran—apakah dari APBN atau APBD—juga menjadi faktor penentu.
Bagi guru dan dosen yang selama ini tidak menerima tukin, terutama yang gajinya bersumber dari APBN, kebijakan ini justru membawa angin segar. Mereka tetap mendapatkan Gaji ke-13 dengan nilai setara tunjangan profesi yang diterima setiap bulan.
Tunjangan profesi, yang selama ini menjadi komponen penting dalam penghasilan guru dan dosen, kini berperan sebagai “penyeimbang” dari tidak adanya tukin.
Dengan demikian, pemerintah mencoba memastikan bahwa kelompok ini tidak dirugikan.
Guru Daerah: Bergantung pada Kekuatan Fiskal
Cerita berbeda datang dari para guru di daerah. Bagi mereka yang gajinya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP), besaran Gaji ke-13 menjadi lebih dinamis—dan dalam beberapa kasus, tidak pasti.
Pemerintah memang memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kemampuan anggarannya. Gaji ke-13 dapat diberikan maksimal sebesar tunjangan profesi atau tambahan penghasilan ASN. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.
BACA JUGA
KPU Terbitkan SK Nomor 113 Tahun 2026, Pastikan Penyaluran THR dan Gaji ke-13
Gaji PPPK Paruh Waktu Pemprov Sumsel Ditargetkan Cair Sebelum Idulfitri 2026
Artinya, guru di satu daerah bisa saja menerima jumlah yang berbeda dengan guru di daerah lain, meskipun memiliki beban kerja dan masa pengabdian yang serupa.
Kondisi ini mencerminkan realitas otonomi daerah di Indonesia. Di satu sisi, fleksibilitas anggaran memungkinkan kebijakan yang lebih realistis.
Namun di sisi lain, hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan antar wilayah.
Mencari Titik Keadilan
Pemerintah menyebut bahwa perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan. Selama ini, terdapat perbedaan signifikan antara ASN yang menerima tukin dan yang tidak.
Dengan menjadikan tunjangan profesi sebagai acuan, pemerintah berupaya menghadirkan kompensasi yang lebih seimbang.
Pendekatan ini juga dinilai lebih berkelanjutan secara fiskal. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan Gaji ke-13 tidak menjadi beban yang sulit dipenuhi dalam jangka panjang.
Namun, keadilan dalam kebijakan publik sering kali memiliki banyak dimensi. Apa yang dianggap adil secara nasional belum tentu dirasakan sama di tingkat daerah.
Bagi sebagian guru, keadilan bukan hanya soal perhitungan angka, tetapi juga kepastian dan kesetaraan perlakuan.
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Jika ditelaah lebih jauh, guru dan dosen yang tidak menerima tukin namun bergaji dari APBN termasuk kelompok yang paling “aman” dalam skema baru ini. Mereka tetap mendapatkan Gaji ke-13 dengan nilai yang relatif stabil karena berbasis pada tunjangan profesi.
Sebaliknya, guru daerah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap variasi kebijakan. Ketergantungan pada kemampuan fiskal daerah membuat mereka harus lebih aktif memantau kebijakan lokal.
Di sinilah pentingnya transparansi dan komunikasi dari pemerintah daerah. Informasi yang jelas mengenai komponen gaji, termasuk TPP dan tunjangan lainnya, menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Antara Harapan dan Kehati-hatian
Perubahan kebijakan ini pada akhirnya mengajarkan satu hal penting: bahwa sistem penggajian ASN, khususnya guru dan
dosen, semakin kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam.
Bagi para tenaga pendidik, memahami rincian gaji kini menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Mengetahui apakah termasuk penerima tukin, bagaimana perhitungan tunjangan profesi, hingga kebijakan daerah masing-masing menjadi langkah penting untuk memastikan hak terpenuhi.
Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan, berkonsultasi dengan bagian kepegawaian menjadi langkah bijak. Transparansi dan kejelasan informasi akan membantu menghindari kesalahpahaman yang bisa berdampak pada kesejahteraan.
Di tengah berbagai perubahan ini, satu hal yang tetap tidak berubah adalah peran penting guru dan dosen dalam mencerdaskan bangsa. Gaji ke-13 hanyalah salah satu bentuk apresiasi negara, namun dedikasi mereka jauh melampaui angka-angka dalam slip gaji.
Kebijakan boleh berubah, tetapi harapan akan kesejahteraan yang adil dan merata tetap menjadi suara yang terus bergema dari ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia.*
