Sekayu | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan respons cepat terhadap peristiwa kebakaran sumur minyak masyarakat yang terjadi di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Kunjungan kerja dilakukan langsung oleh Herman Deru pada Jumat (3/4/2026) guna meninjau kondisi lapangan sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak.
Kedatangan gubernur disambut oleh Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, bersama jajaran pejabat dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Turut hadir dalam rombongan antara lain unsur BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, aparat kepolisian, serta perwakilan DPRD setempat.
Dalam agenda tersebut, gubernur dan bupati tidak hanya melakukan peninjauan darat, tetapi juga melaksanakan patroli udara untuk melihat secara langsung kondisi lokasi kebakaran dari atas. Langkah ini dinilai penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai luas area terdampak serta potensi risiko lanjutan akibat aktivitas sumur minyak masyarakat.
Peristiwa kebakaran diketahui terjadi di area Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Hindoli, yang selama ini menjadi lokasi aktivitas pengeboran minyak oleh masyarakat. Kebakaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi warga sekitar yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.
Sebagai bentuk kepedulian, dalam kunjungan tersebut pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat pascakejadian, sembari menunggu langkah penanganan lanjutan dari pemerintah.
Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kehadiran gubernur merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Ia juga mengemukakan gagasan strategis terkait penanganan jangka menengah atas persoalan sumur minyak rakyat.
Menurutnya, lahan yang telah terdampak aktivitas pengeboran minyak oleh masyarakat sebaiknya dipertimbangkan untuk dilepas dari kawasan HGU perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta ruang usaha yang lebih tertata bagi masyarakat.
“Selama ini masyarakat sudah lama menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Karena itu, kami mengusulkan agar lahan yang terdampak dapat dipertimbangkan untuk dilepas dari HGU, sehingga masyarakat bisa berusaha secara lebih tertib dan aman,” ujar Toha.
Ia menambahkan, penataan yang lebih baik terhadap aktivitas minyak rakyat juga penting untuk meminimalisir risiko kebakaran maupun kecelakaan di masa mendatang. Selain itu, kejelasan status lahan diharapkan dapat mendukung pengawasan serta penerapan standar keselamatan kerja yang lebih optimal.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam mengelola aktivitas usaha rakyat di sektor energi, khususnya minyak bumi. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap lahan-lahan yang telah terdampak.
Gubernur juga menyambut positif usulan dari Bupati Musi Banyuasin terkait kemungkinan pelepasan sebagian lahan HGU. Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi solusi sementara yang cukup realistis, sembari menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat.
“Ini menjadi perhatian bersama. Kita harus mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap bisa berusaha dengan aman, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan aturan yang berlaku,” tegas Herman Deru.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menangani persoalan ini secara komprehensif. Tidak hanya fokus pada penanganan dampak, tetapi juga pada upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas di lapangan, sekaligus memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara aman, legal, dan berkelanjutan. **
