Jakarta – Memasuki minggu ketiga Ramadan 1447 H, kabar yang ditunggu-tunggu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa tunjangan hari raya (THR) belum juga kunjung tiba. Hal ini membuat sejumlah ASN khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan fatalnya apakah berujung batalnya pembayaran THR ASN 2026.
“Kata pemerintah pusat, THR ASN 2026 akan dicairkan sejak awal Ramadan 1447 H. Namun sampai saat ini belum juga cair pak,”kata salah satu pegawai kementerian yang berada di daerah meminta namanya di rahasiakan.
Ia berharap, kepada pemerintah pusat untuk memberikan penjelasan kepada ASN. Terutama kepastian pencairan THR ASN 2026. Karena menurutnya, THR itu sangat penting untuk segera dicairkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan 1447 H, tentu juga akan digunakannya sebagai bekal untuk mudik ke kampung halaman bersama keluarga tercinta.
“Apa gara-gara dampak konflik AS-Israil VS Iran ya?, sehingga pembayaran nya menjadi terlambat. Atau ada penjelasan lain,”imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah mulai menyalurkan tunjangan hari raya (THR) 2026 yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan menjelang Lebaran.
Di balik proses pencairan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan yang cukup menenangkan bagi para ASN di seluruh Indonesia. Ia memastikan bahwa dana THR sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah sejak awal dan tidak ada persoalan terkait ketersediaan anggaran.
Menurutnya, hingga Selasa, 10 Maret 2026, realisasi penyaluran THR bagi ASN telah mencapai sekitar Rp11 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa proses pencairan sudah berjalan dan terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Bagi sebagian ASN yang mungkin belum menerima THR, Purbaya meminta agar tidak khawatir. Ia menjelaskan bahwa proses pencairan sangat bergantung pada pengajuan dari masing-masing instansi pemerintah. Artinya, dana baru dapat dicairkan setelah instansi terkait menyampaikan permintaan pencairan kepada Kementerian Keuangan.
“Anggarannya sudah disiapkan. Kalau semua dokumen dan pengajuannya lengkap, sebenarnya tidak ada kendala dalam pencairan,” ujar Purbaya usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta.
Dalam penjelasannya, Purbaya juga menekankan bahwa lambatnya pencairan di beberapa instansi bukan karena pemerintah kekurangan dana. Ia memastikan kondisi keuangan negara masih mampu menanggung pembayaran THR bagi seluruh ASN.
“Bukan uangnya tidak ada. Kadang-kadang kantornya saja yang belum mengajukan permintaan pencairan kepada kami,” jelasnya.
BACA JUGA
Hore, THR ASN 2026 Naik 10 Persen
Jelang Lebaran, Siltap Perangkat Desa Lahat Tertunda Tiga Bulan
Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting bagi para ASN yang mungkin masih menunggu kabar pencairan THR dari instansinya. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan masing-masing kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk segera mengajukan pencairan dana ke Kementerian Keuangan.
Dalam praktiknya, proses administrasi memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan penyaluran THR. Setiap instansi harus memastikan dokumen pengajuan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dana dapat ditransfer.
Karena itu, jika ada ASN yang belum menerima THR, besar kemungkinan proses administrasi di instansinya masih berlangsung. Begitu pengajuan dilakukan dan disetujui, dana THR biasanya dapat segera disalurkan ke rekening penerima.
Bagi ASN, THR bukan sekadar tambahan penghasilan tahunan. Tunjangan ini memiliki peran penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan menjelang Lebaran, mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya mudik, hingga persiapan hari raya bersama keluarga.
Pemerintah sendiri memahami betapa pentingnya momen ini bagi para pegawai negeri. Karena itu, sejak awal tahun anggaran, pemerintah telah mengalokasikan dana khusus untuk memastikan THR dapat dibayarkan tepat waktu.
Penyaluran THR yang mulai berjalan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara. ASN dinilai memiliki peran strategis dalam menjalankan pelayanan publik, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka tetap menjadi prioritas.
Selain itu, pencairan THR juga memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Dana yang diterima ASN biasanya akan langsung dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan menjelang Lebaran. Hal ini turut mendorong perputaran uang di masyarakat, terutama di sektor perdagangan dan jasa.
Dengan mulai dicairkannya THR ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode Ramadan hingga Idulfitri. Aktivitas ekonomi pun diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pengeluaran masyarakat.
Bagi ASN yang hingga saat ini belum menerima THR, penjelasan dari Menteri Keuangan tersebut menjadi sinyal bahwa mereka hanya perlu menunggu proses administrasi dari instansi masing-masing. Selama pengajuan sudah dilakukan dan dokumen lengkap, pencairan dipastikan dapat berjalan tanpa kendala.
Diinformasikan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASEN pada 2026. Anggaran tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana tersebut akan diberikan kepada sekitar 10,5 juta aparatur negara, yang terdiri dari ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga para pensiunan.
Menurut Airlangga, komponen THR yang dibayarkan diberikan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, THR disalurkan kepada sekitar 2,4 juta ASN pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri, kemudian 4,3 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan. “THR itu diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, TNI, Polri, serta pensiunan,”pungkasnya.
