Langit Jakarta menjelang malam itu menjadi saksi bagaimana sebuah keputusan penting lahir bukan hanya dari perhitungan astronomi, tetapi juga dari semangat menjaga kebersamaan. Sementara kami disatu sisi sebagai insan jurnalis. Juga di sisi lain sebagai masyarakat biasa yang hanya bisa menyaksikan melalui stasiun televisi untuk mendapatkan kepastian dari pemerintah republik indonesia terhadap informasi dimulainya puasa Ramadan 1447 H.
Setelah Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa 17/2/2026). Dimulai dengan gelaran Seminar Posisi Hilal pada sore hari, dilanjutkan dengan Sidang Isbat tertutup yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, dan berakhir dengan Konferensi Pers menjelang Sholat Isya.
Pemerintah bersama parlemen DPR RI, serta Majelis Ulama Indonesia menyerukan pesan yang sederhana namun kuat. Perbedaan dalam memulai puasa jangan sampai mengikis persaudaraan. Mengajak umat Islam tetap menjaga persatuan serta saling menghormati jika muncul perbedaan dalam penetapan awal Ramadan. Bagi masyarakat Indonesia yang telah lama hidup dalam keragaman cara pandang, ajakan ini bukan hal baru, tetapi selalu relevan setiap kali bulan suci tiba.
Di ruang sidang, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa keputusan pemerintah diambil melalui proses panjang yang memadukan dua pendekatan: pertimbangan syar’i dan kajian ilmiah.
“Dalam tradisi Indonesia, hisab dan rukyat berjalan berdampingan, menjadi jembatan antara ilmu falak modern dan praktik keagamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi,”ungkap Nasaruddin Umar.
Menurut Menag, penetapan awal Ramadan bukan sekadar soal angka atau hitungan teknis. Lebih dari itu, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa. Namun ia juga mengingatkan, kepastian bukan berarti meniadakan perbedaan.
“Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati,” ujarnya, menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam merawat kerukunan di tengah variasi metode penentuan awal bulan Hijriah.
Sementara pada Konferensi Pers tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menerangkan, bahwa pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah secara bersamaan. Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat.
Dari hasil diskusi itu, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut lahir dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari ulama, ahli astronomi, hingga lembaga-lembaga negara yang memiliki kompetensi ilmiah.
BACA JUGA
Namun di balik keputusan resmi, ada pesan yang terus diulang: perbedaan metode tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Marwan menekankan bahwa umat justru perlu memperkuat rasa saling menghargai dan menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbanyak amal kebaikan.
Ruang Pertemuan Ilmu dan Tradisi
Sidang Isbat bukan sekadar forum formal pemerintah. Ia adalah ruang pertemuan berbagai unsur bangsa. Hadir dalam forum itu pimpinan ormas Islam, perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, serta para ahli astronomi dari Planetarium Jakarta.
Paparan data astronomi yang rinci menyatu dengan pandangan keagamaan, menciptakan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya berbasis keyakinan, tetapi juga ilmu pengetahuan. Di sinilah Indonesia menunjukkan wajah khasnya: tradisi dan modernitas berjalan beriringan.
Perbedaan yang Wajar dalam Khazanah Islam
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, mengingatkan bahwa perbedaan dalam menentukan awal atau akhir Ramadan adalah hal yang lumrah dalam sejarah keilmuan Islam. Menurutnya, hal itu berada dalam ranah ijtihad yang bersifat teknis, bukan menyentuh prinsip dasar akidah.
Ia melihat perbedaan sebagai bagian dari kekayaan intelektual umat, sesuatu yang justru bisa memperkuat tradisi dialog jika dikelola dengan bijak. Dalam masyarakat demokratis, sikap dewasa menghadapi perbedaan menjadi kunci terciptanya harmoni sosial.
Lebih jauh, ia menilai bahwa persatuan yang dibangun di atas sikap saling memahami dapat memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas nasional serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Ramadan, Lebih dari Sekadar Menahan Lapar
Di ujung pesannya, Anwar Iskandar mengajak umat Islam menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri. Puasa, katanya, bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perilaku yang menyakiti orang lain. Termasuk menyebarkan fitnah atau membuat kegaduhan di media sosial.
Ia juga mengimbau masyarakat nonmuslim untuk ikut menjaga suasana saling menghormati agar bulan suci berlangsung dengan damai dan khusyuk. Harapannya sederhana namun mendalam: Ramadan melahirkan pribadi-pribadi yang penuh rahmah, yang mampu menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.
Pada akhirnya, sidang isbat bukan hanya tentang kapan puasa dimulai. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah perbedaan cara melihat langit, manusia tetap bisa menatap tujuan yang sama menjaga persatuan, memperkuat ibadah, dan merawat kasih sayang dalam kehidupan bersama.
Sebagai penutup dari penulis, bahwa Allah SWT itu menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dirasa sebagai manusia diri ini hanya akan beribadah kepada Allah SWT.
Lalu menyikapi perbedaan dalam pandangan dan sebagainya, merupakan sunnatullah dan rahmat yang sejatinya harus dikelola dengan toleransi dan ber fastabiqul khairat bukan perselisihan. Justru perbedaan dipandang sebagai kekayaan eksistensi, dimana ketaqwaan adalah ukuran kemuliaan, bukan latar belakang.
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 H.**
