Sekayu | Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Senin (6/4/2026).
Penandatanganan kerja sama ini dihadiri sejumlah pejabat penting dari kedua daerah, di antaranya Wakil Bupati Muba Abrur Rohman Husen, Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kusuma Jaya, Wakapolres Muba Kompol Iwan Wahyudi, Sekda Muba Syafaruddin, serta Sekda Muaro Jambi Budi Hartono. Selain itu, turut hadir jajaran perangkat daerah yang terkait guna mendukung implementasi kerja sama lintas wilayah tersebut.
Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet, S.H dalam sambutannya menegaskan bahwa kesepakatan bersama ini merupakan langkah strategis yang dirancang secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kerja sama ini, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan otonomi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kesepakatan bersama ini juga bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong percepatan pemenuhan pelayanan publik di kedua wilayah,” ujar Toha Tohet.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas terjalinnya kemitraan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja.
“Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi contoh sinergi antardaerah yang efektif dan produktif,” tambahnya.
Salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah penanganan persoalan lintas wilayah, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di kawasan perbatasan kedua daerah. Permasalahan karhutla selama ini menjadi tantangan serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga regional, bahkan nasional.
Dengan adanya kesepakatan ini, kedua pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penanganan karhutla secara terpadu, mulai dari tahap pencegahan, mitigasi, hingga penanganan darurat. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta meminimalkan risiko yang ditimbulkan.
Sementara itu, Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi payung hukum yang penting dalam memperkuat koordinasi antara kedua daerah. Ia menyebutkan bahwa banyak program yang bersinggungan langsung di wilayah perbatasan sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif.
“Ada banyak program yang harus kita bahas bersama. Pendekatan kolaboratif antardaerah sangat diperlukan agar upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kerja sama ini tidak hanya terbatas pada penanganan karhutla, tetapi juga membuka peluang kolaborasi di sektor lain seperti infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kedua daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Dengan sinergi yang terbangun, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal, serta pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas daerah ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam tata kelola pemerintahan modern, di mana koordinasi dan kemitraan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. **
