Jakarta — Pasar modal Indonesia diguncang gejolak hebat pada pertengahan Januari 2026. Dalam tiga hari perdagangan berturut-turut, kapitalisasi pasar anjlok hampir Rp2.000 triliun, sebuah angka fantastis yang langsung menyedot perhatian pelaku pasar hingga jajaran tertinggi pemerintahan.
Sorotan tajam datang dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, yang secara terbuka mengulas penyebab anjloknya bursa dalam sebuah podcast.
Ia menilai gejolak tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan free float saham minimal 15 persen, tekanan lembaga indeks global MSCI, hingga maraknya saham dengan kenaikan harga tak wajar atau yang kerap disebut publik sebagai saham gorengan.
Skala Pasar Modal yang Raksasa
Menurut Fauzi, pasar modal Indonesia memiliki peran sangat strategis bagi perekonomian nasional.
Total aset bursa saat ini diperkirakan mencapai Rp9.875 triliun, hampir tiga kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara kapasitas pasar berada di kisaran Rp13.000 triliun, dengan nilai transaksi harian rata-rata mencapai Rp32,88 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Pergerakan pasar modal menjadi parameter penting kondisi ekonomi nasional dan juga dipantau secara internasional,”tegasnya.
Dengan 968 emiten tercatat, dinamika pasar saham Indonesia sangat sensitif terhadap sentimen global maupun isu tata kelola.
Peringatan MSCI dan Isu Free Float
Gejolak pasar disebut bermula dari surat peringatan MSCI kepada Indonesia. Sejak Februari 2025, MSCI telah mencatat tiga hingga empat saham yang menunjukkan pola transaksi di luar kewajaran.
Catatan tersebut kembali menguat pada Desember 2025, dengan sorotan pada lemahnya fundamental dan transparansi pasar.
Salah satu poin krusial adalah kewajiban free float minimal 15 persen, yakni porsi saham yang benar-benar dimiliki publik dan diperdagangkan secara terbuka.
“Kalau perusahaan punya 100 miliar saham, maka 15 persen harus benar-benar dimiliki publik. Jangan sampai kepemilikan publik itu hanya formalitas,” ujar Fauzi.
BACA JUGA
Tidak Ada “Lompat Pagar” Bagi Kader NasDem Sumsel
Ia menilai free float yang tidak transparan membuat harga saham mudah dikendalikan segelintir pihak, sehingga memunculkan saham yang terus naik tanpa koreksi wajar.
“Kalau naik terus tanpa dasar fundamental, itu tidak masuk akal. Di situlah muncul istilah saham gorengan,”tegasnya.
Dampak Sistemik dan Mundurnya Pimpinan OJK-BEI
Ketika peringatan lanjutan MSCI muncul pada pertengahan Januari, pasar langsung bereaksi negatif.
Dalam tiga hari perdagangan—Kamis, Jumat, dan Senin—kapitalisasi pasar tergerus hampir Rp2.000 triliun, setara setengah APBN.
Situasi ini menjadi perhatian serius Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian, hingga Menteri Keuangan. Tak lama berselang, lima pimpinan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia memilih mengundurkan diri.
Fauzi menyebut langkah tersebut sebagai sikap ksatria dan bentuk tanggung jawab moral.
“Ketika gagal menjalankan amanah, mengundurkan diri adalah sikap sadar diri dan bentuk komitmen etika,” katanya.
Gejolak Biasa atau Masalah Sistemik?
Fauzi menegaskan, pasar modal yang sehat harus ditopang fundamental kuat, struktur kepemilikan transparan, serta pengawasan yang tegas. Tanpa itu, pasar yang besar sekalipun akan rapuh saat diterpa guncangan.
“Harapan kita jelas, pasar modal Indonesia harus solid. Digoyang sedikit tetap kuat, bukan runtuh karena fondasinya lemah,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa integritas, transparansi, dan pengawasan ketat adalah kunci menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal nasional.**
Pasar modal Indonesia, Kapitalisasi pasar anjlok, Fauzi Amro DPR, Saham gorengan, Free float 15 persen, MSCI Indonesia, Gejolak bursa saham, OJK dan BEI, Krisis pasar modal
Investasi saham Indonesia
