Palembang | Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah tetap berlangsung secara tatap muka seperti biasa. Penegasan ini sekaligus membantah isu yang sempat beredar mengenai rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sistem daring sebagai dampak dari potensi krisis energi global.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan tidak mengalami perubahan kebijakan.
“Pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan berbagai pertimbangan penting, terutama terkait aspek akademik serta penguatan pendidikan karakter siswa. Ia menilai bahwa pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling efektif dalam mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh.
Selain itu, keputusan ini juga merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang mempertimbangkan berbagai dampak jika sistem pembelajaran kembali dilakukan secara daring. Pemerintah pun akan segera menindaklanjuti keputusan tersebut melalui surat edaran resmi agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh daerah.
Sebelumnya, wacana penerapan sistem pembelajaran hybrid—gabungan antara daring dan luring—sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. Namun, pernyataan tersebut kemudian diklarifikasi.
Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan keberlangsungan pembelajaran secara normal di sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Mendikdasmen serta Menteri Agama untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kualitas pendidikan.
“Yang terpenting adalah menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Di tingkat daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim juga memastikan bahwa tidak ada rencana penerapan pembelajaran daring dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Muara Enim, Abi Nurwardani, mewakili Plt Kepala Disdikbud Harson Sunarni.
Menurut Abi, kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetap dilakukan secara tatap muka mulai 30 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebutuhan mendesak untuk kembali menerapkan sistem pembelajaran daring.
“Untuk saat ini belum diperlukan sekolah daring, jadi siswa tetap masuk seperti biasa,” ujarnya.
Abi mengakui bahwa pembelajaran daring memiliki sejumlah keunggulan, seperti kemudahan akses terhadap materi dan efisiensi biaya. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai kendala yang cukup signifikan.
Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jaringan internet, kurangnya interaksi sosial antar siswa, serta potensi kejenuhan yang dapat menurunkan motivasi belajar. Hal-hal tersebut dinilai dapat berdampak negatif terhadap perkembangan siswa secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Abi menjelaskan bahwa pembelajaran daring juga berpotensi memengaruhi tiga aspek utama dalam pendidikan, yakni kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).
“Jangan sampai terlalu sering daring justru menimbulkan learning loss bagi siswa,” tegasnya.
Learning loss atau kehilangan kemampuan belajar menjadi salah satu kekhawatiran utama jika pembelajaran tidak dilakukan secara optimal. Kondisi ini biasanya terjadi akibat jeda panjang atau gangguan dalam proses belajar, sehingga siswa kehilangan capaian akademik yang seharusnya diperoleh.
Dampaknya tidak hanya pada penurunan pengetahuan, tetapi juga berpengaruh terhadap disiplin belajar serta kemampuan siswa dalam memahami materi secara mendalam.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondiyaboni, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan di tingkat daerah.
Ia memastikan bahwa Disdik Sumsel akan segera melakukan penyesuaian kebijakan setelah menerima petunjuk resmi, guna menjaga sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
“Proses pendidikan harus tetap berjalan optimal tanpa mengganggu kualitas pembelajaran siswa,” ujarnya.
Mondiyaboni menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap siswa.
Kepastian bahwa pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk tenaga pendidik dan orang tua siswa. Mereka menilai bahwa interaksi langsung di kelas sangat penting dalam membangun karakter, kedisiplinan, serta kemampuan sosial siswa.
Selain itu, pembelajaran tatap muka juga memungkinkan guru untuk lebih mudah memantau perkembangan siswa secara langsung, baik dari segi akademik maupun perilaku.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi kebingungan di tengah masyarakat terkait sistem pembelajaran yang akan diterapkan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pendidikan tetap optimal di tengah berbagai tantangan global yang ada.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat guna memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat berlangsung secara stabil, berkualitas, dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berdaya saing tinggi. **
