Palembang | Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor energi nasional melalui audiensi strategis bersama jajaran SKK Migas Wilayah Sumbagsel. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Delegasi Lantai 2 Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026).
Kapolda Sumsel, Sandi Nugroho, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum, Rudy Sufahriadi, bersama Ketua Satgas Lifting, Nanang Abdul Manaf. Sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel turut mendampingi dalam pertemuan tersebut.
Audiensi ini menjadi langkah konkret dalam mengawal percepatan lifting minyak dan gas bumi (migas), sekaligus memastikan seluruh aktivitas hulu migas berjalan sesuai koridor hukum. Sektor energi sendiri merupakan bagian dari Objek Vital Nasional Strategis yang memiliki peran penting dalam menopang ketahanan energi dan stabilitas negara.
Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap setiap titik sumur minyak yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan. Menurutnya, verifikasi harus dilakukan untuk memastikan legalitas lahan, kepastian regulasi, serta mengantisipasi potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Setiap titik sumur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak berada di wilayah sengketa maupun kawasan terlarang. Kepastian hukum adalah kunci stabilitas,” tegas Sandi Nugroho.
Ia menambahkan, pendekatan preventif perlu dikedepankan agar operasional hulu migas tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Selain aspek legalitas, koordinasi lintas sektor juga dinilai penting guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi gesekan sosial.
Sebagai langkah konkret, Kapolda mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Verifikasi lintas instansi yang melibatkan SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Tim ini akan bertugas melakukan pengecekan faktual di lapangan dan validasi regulatif sebelum kegiatan operasional dilaksanakan.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari pihak SKK Migas. Komjen Pol. Rudy Sufahriadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sumsel dalam mengawal percepatan lifting migas. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk melakukan verifikasi lapangan bersama guna menjamin validitas data serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi ini menegaskan peran aktif Polda Sumsel sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan operasional hulu migas di wilayah Sumatera Selatan bebas dari gangguan keamanan dan konflik sosial,” ujar Rudy.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Nandang Mu’min Wijaya, menjelaskan bahwa pengamanan sektor energi tidak hanya berfokus pada aspek keamanan fisik objek vital, tetapi juga memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan hukum.
“Polda Sumsel mendukung penuh program strategis nasional di sektor energi. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama percepatan lifting migas,” kata Nandang.
Ia menambahkan, stabilitas keamanan menjadi faktor penentu dalam mendukung target produksi dan lifting migas nasional. Tanpa jaminan keamanan dan kepastian hukum, investasi dan operasional sektor energi dapat terganggu.
Melalui audiensi strategis ini, sinergi antara kepolisian dan pemangku kepentingan sektor energi diharapkan semakin solid. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kelancaran operasional hulu migas sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Komitmen bersama tersebut menegaskan bahwa penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta stabilitas keamanan menjadi prioritas utama dalam menjaga sektor energi sebagai pilar strategis pembangunan nasional. (*)
