Jakarta | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengambil peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas jagung pakan ternak.
Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jumat, 6 Februari 2026, Polri menegaskan komitmennya memutus rantai tengkulak dengan memfasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog.
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa rakor ini menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan.
Ia menegaskan keberhasilan Indonesia yang tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 merupakan capaian penting yang harus dijaga.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi langkah konsolidasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” katanya.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (poktan) dengan lembaga perbankan.
Melalui skema KUR yang melibatkan Himbara, Polri membantu petani mengatasi keterbatasan modal usaha.
PC PMII Kabupaten Ogan Ilir Mendukung Polri Tetap Berada Langsung di Bawah Presiden
Implementasi nyata telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh akses kredit untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Sementara di sisi hilir, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan memastikan hasil panen petani tidak dijual murah kepada tengkulak.
Kerja sama dengan Perum Bulog dilakukan untuk menyerap jagung petani dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026, target pengadaan jagung tahun 2026 ditetapkan sebesar 1 juta ton dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga pembelian yang berpihak pada petani,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan manajerial dan jaminan pasar, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak akan semakin kuat pada 2026. **/rls
