Jakarta | Pemerintah terus mematangkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) yang digelar secara virtual bersama Presiden Prabowo, diputuskan bahwa pelaksanaan program ini akan mengikuti jadwal pembelajaran sekolah, yakni lima hari dalam sepekan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang agar selaras dengan aktivitas belajar siswa.
“Secara umum, anak sekolah yang bersekolah lima hari dalam seminggu akan menerima MBG sesuai hari sekolah, yakni lima hari,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/3/2026).
Namun demikian, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Di wilayah tersebut, distribusi MBG tetap dilakukan hingga hari Sabtu.
Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang memadai, terutama di daerah dengan risiko kekurangan gizi yang lebih tinggi.
“MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu untuk memastikan asupan gizi anak tetap terpenuhi,” kata Dadan.
BACA JUGA:
MBG Ramadan di Sumsel Pakai Skema Bundling
Program MBG Disesuaikan Kehadiran Siswa: Antara Efisiensi Anggaran dan Kualitas Gizi
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari intervensi langsung pemerintah dalam menekan angka stunting nasional.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, BGN menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan komprehensif.
Data yang digunakan mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan RI.
Pendataan ini mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah.
BGN juga akan menggandeng Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah untuk memperkuat validitas data.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial agar program berjalan efektif dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Wilayah Indonesia Timur, sebagian Sumatera, serta Papua disebut sebagai prioritas utama intervensi, mengingat angka stunting di daerah tersebut masih tergolong tinggi.
Pemerintah menilai bahwa pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam mempersempit kesenjangan gizi antarwilayah.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tegas Dadan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program bantuan pangan semata, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Upaya ini sekaligus memperkuat komitmen nasional dalam menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. **
