Jakarta, InteraksiMassa.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, hari ini, Jum’at (3/5/2024) menanggapi usulan Ombudsman RI terkait penundaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024.
Menpan-RB Anas menegaskan bahwa penataan tenaga honorer menjadi prioritas utama pemerintah, yang akan direalisasikan melalui seleksi CASN tahun ini.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Kominfo, Anas mengungkapkan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN harus selesai paling lambat Desember 2024, sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Oleh karena itu, seleksi CASN tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan pada tahun 2024 untuk menghindari penundaan lebih lanjut ke tahun 2025.
BACA JUGA: Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Sumsel, Pemprov Serahkan Berbagai Penghargaan
Menpan-RB Anas juga menyinggung tentang kecilnya kemungkinan seleksi CASN dimanfaatkan sebagai alat politik.
Hal ini dikarenakan data honorer daerah telah dikunci dan hanya mereka yang telah terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dapat mengikuti seleksi.
Lebih lanjut, Anas memaparkan bahwa proses rekrutmen CASN kini lebih ketat dan transparan berkat dukungan teknologi.
“Kita memiliki live score hasil tes di BKN yang memungkinkan keluarga kandidat untuk memantau nilai tes secara langsung,” jelas Anas, menambahkan bahwa sistem pengenalan wajah telah diterapkan untuk memastikan keadilan dan menghindari kecurangan.
BACA JUGA: Lima Qori Internasional Siap Meriahkan Pembukaan MTQ XXX Sumsel di Muba!
Sebagai bukti dari sistem seleksi yang adil, Anas menyebutkan bahwa banyak sanak keluarga pejabat, termasuk anak Plt Kepala BKN, telah gagal dalam seleksi CASN.
Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi ‘orang titipan’ dalam proses seleksi.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengusulkan penundaan seleksi CASN untuk mencegah penyalahgunaan proses seleksi sebagai alat politik.
Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, menekankan pentingnya Ombudsman untuk merinci alasan di balik usulan tersebut secara detail.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sumsel Motivasi Peserta Klasikal PKA: Jadilah Pemimpin dan Staf yang Baik!
Dengan pemungutan suara Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024, debat tentang waktu pelaksanaan seleksi CASN terus berlanjut.
Namun, satu hal yang jelas, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh rakyatnya. (*/red)
Respon (1)