Jakarta – Sejumlah wali murid dan orang tua siswa meminta kepastian dari pemerintah Indonesia terhadap sistem belajar yang direncanakan pada April 2026 mendatang.
Arizal, salah satu orang tua siswa di SMA Palembang menyebutkan, ia mendapatkan informasi dari rekan-rekannya bahwa para siswa akan belajar secara dalam jaringan online (daring) pada April mendatang. Sehingga hal ini harus diberikan penjelasan secara terperinci oleh pemerintah.
“Apakah dari Kementerian Pendidikan langsung yang memberikan penjelasannya. Ataukah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang wajib menerangkannya,”kata Arizal, Senin (23/3/2026).
Diterangkannya, ia tidak mempersoalkan kebijakan dari pemerintah berupa belajar daring itu. Dan tentu ia memahami kondisi nasional bahkan internasional juga ikut terdampak lantaran peperangan di timur tengah.
Namun yang perlu mendapatkan kepastian baginya adalah surat edaran, atau surat keputusan dari pemerintah dalam hal ini kepala sekolah atau dinas pendidikan harus dalam bentuk keputusan resmi.
Sehingga bila sudah ada surat keputusan resmi, maka ia sebagai orang tua juga akan mengambil langkah mendampingi pendidikan anak-anaknya.
“Belajar secara daring itu juga perlu didampingi dari orang tua. Iya kalau anak yang setingkat SMA. Bagaimana anak kami yang juga masih ada ditingkat SMP dan SD. Kalau tidak didampingi terkadang kesulitan dalam proses secara teknis nya,”tambah Arizal seraya meminta kepada pemerintah untuk serius dalam hal keputusan ini.
BACA JUGA
Dampak Konflik AS–Israel VS Iran bagi Indonesia: Energi, Ekonomi hingga Perjalanan Umrah
Senada dengan itu, juga disampaikan oleh Riadi yang memiliki adik kini sekolah di pulau Jawa bersama pamannya. Pun juga meminta kepastian yang sama dengan Arizal diatas tadi. Hanya saja bagi Riadi ia meminta kejelasan dengan kuota internet.
“Yang perlu disadari oleh pemerintah bahwa belajar daring itu memerlukan kuota internet. Sedangkan kondisi keluarga kami ekonomi yang pas pasan. Jangankan untuk membeli kuota internet, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beli beras dan sembako saja masih kempang kempis,”cetus Riadi melalui telepon selulernya, Senin (23/3/2026).
Bagi Riadi, ia tidak mempersoalkan kebijakan yang ditempuh bagi pemerintah untuk belajar daring. Hanya saja ya itu tadi, perlu diberikan bantuan kuota internet agar proses sistem belajar daring nanti berjalan dengan lancar. “Kita hanya minta kejelasan bantuan kuota internet karena itu perlu biaya,”pungkasnya.
Informasi sebelumnya, dampak dari konflik peperangan antara Amerika Serikat – Israel VS Iran sudah mulai terasa di Indonesia. Buktinya, kebijakan pemerintah akan memberlakukan sistem pembelajaran dalam jaringan online (daring) akan mulai berlaku pada Apri 2026 mendatang.
“Pemerintah harus merespon secara darurat terhadap eskalasi politik global yang kian pana. Ketegangan geopolitik peperangan timur tengah itu berdampak langsung terhadap pasokan energi dunia. Sehingga pengurangan mobilitas masyarakat dianggap sebagai solusi paling efektif untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri. Salah satunya kebijakan siswa untuk belajar daring,”terang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
Disampaikan Pratikno, Pemerintah perlu mengambil langkah dan upaya keras untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sehingga bisa disebut bahwa Langkah ini diambil bukan karena alasan kesehatan seperti pandemi masa lalu, melainkan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
“Kebijakan daring ini harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Pemerintah memastikan bahwa perubahan pola belajar ini tidak akan mengurangi kualitas pendidikan bagi peserta didik di seluruh Indonesia,”ucapnya.
Pratikno menambahkan, bukan hanya para siswa yang belajar daring, termasuk juga para ASN akan diterapkan tugas Work From Anywhere.
“Hingga saat ini, pemerintah terus menyiapkan pelaksanaan teknis di lapangan agar transisi menuju sistem dare pada bulan April mendatang dapat berjalan sinkron di seluruh wilayah Indonesia,”imbuhnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan sektor transportasi adalah penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, sehingga pengurangan mobilitas harian menjadi prioritas utama.
Mobilitas siswa dan tenaga pendidik setiap hari turut berkontribusi pada konsumsi bahan bakar, maka pengurangan perjalanan melalui sekolah daring diperhitungkan sebagai solusi nyata.
“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, meminta seluruh sektor publik termasuk pendidikan, untuk menekan konsumsi energi secara terukur dan berbasis data,”pungkasnya.*
