Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan sekadar momentum mengenang pidato historis Soekarno pada 1945, melainkan ruang refleksi untuk menilai sejauh mana ideologi negara tetap menjadi kompas pembangunan nasional.
Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Pancasila dirumuskan sebagai dasar filosofis yang mampu menyatukan keragaman suku, agama, budaya, dan kepentingan politik dalam satu rumah besar bernama Indonesia.
Di tengah perubahan geopolitik global yang semakin kompleks, relevansi Pancasila justru semakin menemukan konteksnya sebagai jangkar kebangsaan.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Tema tersebut menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam merespons tantangan internasional, mulai dari rivalitas ekonomi global, konflik kawasan, krisis pangan, hingga tekanan fiskal yang dihadapi banyak negara berkembang.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, perdebatan mengenai hubungan antara Pancasila, program prioritas Asta Cita, kondisi fiskal nasional, serta intensitas kunjungan luar negeri Presiden menjadi diskursus yang menarik.
Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa berbagai program strategis merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila.
Namun di sisi lain, muncul kritik dari sebagian kalangan yang mempertanyakan efektivitas prioritas anggaran, diplomasi internasional, dan dampaknya terhadap kebutuhan domestik yang masih mendesak.
*Ideologi Pilar Negara*
Pancasila sering dipahami dalam dua dimensi sekaligus yakni sebagai ideologi negara dan sebagai pilar kehidupan berbangsa. Sebagai ideologi, Pancasila memuat seperangkat nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.
Sebagai pilar, Pancasila menjadi penyangga keberlangsungan demokrasi, konstitusi, dan persatuan nasional.
Pemahaman ganda ini penting karena sering kali perdebatan publik terjebak pada simbolisme tanpa menyentuh implementasi substantif.
Menurut Yudian Wahyudi, peringatan Hari Lahir Pancasila harus dimaknai sebagai penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ideologi bukan pada banyaknya slogan, melainkan pada kebijakan yang menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Secara historis, Pancasila telah melewati berbagai ujian politik. Pada masa demokrasi parlementer, masa Orde Baru, hingga era reformasi, tafsir terhadap Pancasila mengalami dinamika yang berbeda.
Namun satu hal yang tetap bertahan adalah kemampuannya menjadi titik temu di tengah keberagaman dan perbedaan kepentingan politik.
Guru Besar Filsafat Pancasila Kaelan pernah menegaskan bahwa Pancasila bukan ideologi tertutup yang membatasi kebebasan berpikir, melainkan ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.
Perspektif ini relevan ketika Indonesia menghadapi tantangan digitalisasi, kecerdasan buatan, hingga transformasi ekonomi global.
Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila semestinya tidak berhenti pada seremoni pengibaran bendera atau pidato kenegaraan.
Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
*Asta Cita & Fiskal*
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan Asta Cita sebagai arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu misi utama yang tercantum dalam Asta Cita adalah penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Pemerintah menempatkan penguatan ideologi sebagai fondasi bagi stabilitas politik dan pembangunan nasional.
BACA JUGA
Dalam praktiknya, implementasi Asta Cita membutuhkan dukungan fiskal yang besar.
Program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur strategis, ketahanan pangan, hilirisasi industri, modernisasi pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia memerlukan ruang anggaran yang tidak kecil.
Di sinilah muncul tantangan keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kapasitas fiskal negara.
Sejumlah kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah menunjukkan adanya kesadaran terhadap keterbatasan fiskal.
Langkah penghematan belanja birokrasi dan penataan ulang prioritas anggaran merupakan upaya menjaga keberlanjutan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun efektivitas kebijakan tersebut tetap harus diukur melalui dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ekonom senior Faisal Basri semasa hidupnya sering mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja negara, tetapi oleh kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran kebijakan.
Pandangan tersebut tetap relevan dalam menilai berbagai program unggulan pemerintahan saat ini.
Pada akhirnya, Asta Cita akan diuji bukan oleh kekuatan narasi politiknya, melainkan oleh hasil konkret yang mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kualitas pendidikan, dan daya saing nasional.
Jika berhasil menjawab persoalan tersebut, maka Asta Cita dapat menjadi bentuk aktualisasi sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
*Diplomasi & Kritik Global*
Di tengah ketidakpastian dunia, diplomasi internasional menjadi instrumen penting bagi Indonesia.
Presiden Prabowo memilih pendekatan yang aktif melalui berbagai kunjungan luar negeri untuk memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global.
Pendekatan ini memiliki dasar yang kuat. Indonesia tidak dapat mengisolasi diri ketika persaingan geopolitik antara negara-negara besar semakin memengaruhi rantai pasok global, investasi, dan perdagangan internasional.
Diplomasi ekonomi menjadi kebutuhan agar Indonesia tetap memperoleh akses pasar, teknologi, dan sumber pembiayaan pembangunan.
Namun kritik juga muncul dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden terlalu tinggi ketika sejumlah persoalan domestik masih membutuhkan perhatian serius.
Kritik tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan tidak dapat dipandang sebagai bentuk antipati terhadap diplomasi internasional.
Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana pernah menekankan bahwa diplomasi yang efektif harus menghasilkan manfaat terukur bagi kepentingan nasional.
Artinya, keberhasilan kunjungan luar negeri tidak cukup diukur dari jumlah pertemuan atau kesepakatan yang ditandatangani, tetapi dari dampaknya terhadap investasi, perdagangan, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam perspektif Pancasila, diplomasi Indonesia idealnya tetap berpijak pada prinsip bebas aktif yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
Kritik terhadap kebijakan luar negeri perlu dilihat sebagai masukan konstruktif agar diplomasi yang dijalankan pemerintah semakin akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hari Lahir Pancasila mengingatkan bangsa Indonesia bahwa ideologi negara bukanlah dokumen sejarah yang disimpan di ruang arsip, melainkan panduan hidup yang harus terus dihidupkan dalam setiap kebijakan publik.
Ketika Pancasila diposisikan sebagai dasar negara sekaligus pilar kehidupan berbangsa, maka seluruh program pembangunan, termasuk Asta Cita, harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan keadilan sosial.
Di tengah tekanan fiskal, konflik global, kompetisi global, dan beragam kritik terhadap arah pemerintahan, Pancasila tetap menjadi titik temu yang menyatukan.
Pemerintah berkewajiban membuktikan bahwa setiap kebijakan strategis, termasuk diplomasi internasional dan program prioritas nasional, benar-benar berakar pada nilai-nilai Pancasila.
Sebaliknya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal, mengkritisi, dan memastikan bahwa cita-cita para pendiri bangsa tetap menjadi arah perjalanan Indonesia menuju masa depan.(*)
Penulis adalah Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan
