Jakarta | Ketidakpastian mengenai status ibu kota negara akhirnya mendapat penegasan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam sidang putusan perkara uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), MK menolak seluruh permohonan pemohon dan memastikan bahwa Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
Putusan tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut kepastian hukum dalam proses pemindahan ibu kota ke Nusantara (IKN).
Selama beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan mengenai apakah Jakarta masih sah menjadi ibu kota setelah lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), sementara Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota belum diterbitkan.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah menilai tidak terdapat kekosongan status konstitusional sebagaimana yang didalilkan pemohon.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara baru berlaku secara sah setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).
Artinya, selama Keppres tersebut belum diterbitkan, Jakarta tetap menjalankan fungsi dan kedudukan sebagai ibu kota negara.
Penegasan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas administrasi pemerintahan, kepastian hukum, hingga legitimasi kebijakan negara di masa transisi pembangunan IKN.
Perkara ini bermula dari gugatan seorang warga bernama Zulkifli yang menilai terdapat disharmoni antara UU IKN dan UU DKJ.
Menurut pemohon, lahirnya UU DKJ telah menghapus status Jakarta sebagai ibu kota secara normatif, sementara IKN sendiri belum resmi berlaku karena belum ada Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota.
Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan kekosongan hukum yang berdampak pada keabsahan penyelenggaraan negara, mulai dari penerbitan keputusan pemerintahan hingga administrasi kenegaraan.
Pemohon juga menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.
Prabowo Rencana Gunakan dana PKH senilai 10 triliun untuk Renovasi seluruh puskesmas di indonesia
Namun, MK berpandangan berbeda. Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan dalam UU DKJ harus dibaca secara utuh bersama aturan peralihan dalam undang-undang tersebut.
Dengan demikian, tidak ada pertentangan norma yang menyebabkan kekosongan status ibu kota negara.
Putusan ini sekaligus memberi pesan bahwa proses pemindahan ibu kota bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut tahapan hukum dan konstitusi yang harus dijalankan secara cermat.
Pemerintah tetap memiliki kewenangan penuh menentukan waktu resmi perpindahan ibu kota melalui Keputusan Presiden.
Di sisi lain, keputusan MK juga dinilai memberikan kepastian bagi dunia usaha, birokrasi, dan masyarakat yang selama ini masih menjadikan Jakarta sebagai pusat administrasi nasional.
Sebab, kepastian status ibu kota memiliki dampak luas terhadap investasi, kebijakan pemerintahan, hingga tata kelola negara.
Pembangunan IKN Nusantara sendiri terus berjalan sebagai proyek strategis nasional yang diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia di masa depan.
Meski demikian, putusan MK memperjelas bahwa proses transisi tidak berlangsung otomatis hanya karena undang-undang telah disahkan.
Bagi sebagian kalangan, putusan ini menjadi penanda bahwa perpindahan ibu kota memerlukan sinkronisasi antara kebijakan politik, pembangunan infrastruktur, dan legitimasi hukum.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan memastikan seluruh tahapan perpindahan berlangsung transparan, terukur, dan sesuai konstitusi.
Dengan putusan tersebut, Jakarta untuk sementara tetap berdiri sebagai jantung pemerintahan Indonesia.
Sementara Nusantara masih menunggu satu langkah penting: keputusan resmi Presiden yang akan menentukan kapan ibu kota negara benar-benar berpindah.
**
