Di tengah berbagai tantangan pembangunan sumber daya manusia, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi salah satu terobosan kebijakan sosial paling progresif yang dijalankan pemerintah.
Program yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia ini tidak sekadar menghadirkan ruang belajar, melainkan membangun ekosistem pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial dalam satu sistem terpadu.
Di Sumatera Selatan, implementasi Sekolah Rakyat sejak Oktober 2025 menunjukkan bagaimana negara hadir secara nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Urgensi program ini semakin kuat ketika kita melihat kondisi sosial ekonomi terkini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 masih mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk nasional.
Meskipun merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa jutaan anak Indonesia masih ada hidup dalam keterbatasan akses pendidikan yang layak.
Kondisi Sumatera Selatan juga menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Berdasarkan data BPS yang dikutip dalam dokumen perencanaan pembangunan wilayah Sumatera V tahun 2025, jumlah penduduk miskin Sumatera Selatan mencapai sekitar 919,6 ribu jiwa atau 10,15 persen penduduk.
Angka ini berada di atas rata-rata nasional sehingga membutuhkan intervensi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Akses Pendidikan Setara
Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab persoalan mendasar yang selama ini menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak mampu menyelesaikan pendidikan yang setara tidak kalah dengan akses pendidikan lainnya.
Banyak anak terpaksa bekerja membantu orang tua, menjadi pekerja informal, atau bahkan hidup di lingkungan jalanan sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Dalam konteks tersebut, model pendidikan berasrama menjadi solusi yang relevan. Anak-anak tidak hanya mendapatkan layanan pendidikan gratis, tetapi juga memperoleh lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif. Mereka tidak lagi dibebani persoalan biaya transportasi, biaya makan, ataupun kebutuhan perlengkapan sekolah yang selama ini menjadi penyebab utama putus sekolah.
Di Sumatera Selatan, Sekolah Rakyat yang saat ini menampung 60 siswa telah didukung oleh 18 guru dan 14 tenaga kependidikan yang terdiri atas staf administrasi, pendamping sosial, serta pengasuh asrama.
Rasio pendidik dan tenaga pendamping yang relatif ideal ini memungkinkan proses pembelajaran dan pembinaan karakter berjalan lebih optimal.
Keunggulan lain terletak pada penyediaan fasilitas yang lengkap. Setiap siswa memperoleh seragam, perlengkapan sekolah, fasilitas asrama, akses teknologi melalui laptop yang digunakan selama proses pembelajaran, serta layanan makan bergizi lima kali sehari yang terdiri atas tiga kali makan utama dan dua kali makanan selingan.
Dari perspektif pembangunan manusia, pendekatan ini sangat penting karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar anak.
Anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung mengalami hambatan konsentrasi, penurunan kemampuan belajar, dan risiko putus sekolah yang lebih tinggi.
Konsep ini sejalan dengan pandangan UNESCO yang menempatkan pendidikan berkualitas sebagai fondasi utama pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh lagi, Sekolah Rakyat menjadi bentuk afirmasi negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan pendidikan bermutu.
Negara tidak hanya membuka akses sekolah, tetapi juga menghilangkan seluruh hambatan sosial dan ekonomi yang menyebabkan anak tidak dapat belajar.
Integrasi Layanan Sosial
Keunggulan utama Sekolah Rakyat dibandingkan program pendidikan konvensional adalah integrasinya dengan berbagai layanan sosial lainnya.
Program ini tidak berdiri sendiri sebagai institusi pendidikan, tetapi menjadi pusat intervensi sosial terpadu.
Sebagai leading sector, Kementerian Sosial memiliki posisi strategis karena sasaran program berasal dari basis data kesejahteraan sosial nasional.
Penentuan peserta didik dilakukan melalui proses verifikasi ketat yang mengutamakan kelompok Desil 1 dan Desil 2 sebagai kelompok masyarakat termiskin dan paling rentan.
Dalam perkembangannya, cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga Desil 4 bahkan Desil 6 apabila kapasitas memungkinkan.
BACA JUGA
Akademisi Unsri Apresiasi Gubernur Sumsel Coret Anggaran Sewa Helikopter, Soroti Pentingnya PengawasanPublik
Etika Pemilu Dan Keadilan Demokrasi: Menjaga Suara Rakyat Dari Politik Kekuasaan
Namun demikian, prinsip utama program tetap harus mempertahankan prioritas kepada kelompok Desil 1 dan 2 sesuai tujuan awal pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pentingnya ketepatan sasaran inilah yang membuat pengawasan program melibatkan berbagai lembaga pengawas negara.
Mulai dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran memastikan tata kelola berjalan secara transparan dan akuntabel.
Pengawasan berlapis tersebut menjadi penting karena Sekolah Rakyat merupakan investasi sosial jangka panjang.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang diterima, tetapi juga dari dampak sosial ekonomi yang dihasilkan pada masa depan.
Pandangan ekonom peraih Nobel, Gary Becker, melalui teori Human Capital menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi modal manusia yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan jangka panjang.
Dengan demikian, pembiayaan Sekolah Rakyat harus dipandang sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar belanja sosial.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Nobel lainnya, James Heckman, yang menegaskan bahwa investasi pada anak-anak rentan menghasilkan tingkat pengembalian sosial dan ekonomi tertinggi dibandingkan intervensi pada usia yang lebih dewasa.
Karena itu, fokus Sekolah Rakyat kepada kelompok miskin ekstrem merupakan keputusan yang tepat secara ekonomi maupun sosial.
Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan
Sekolah Rakyat pada hakikatnya merupakan instrumen pengentasan kemiskinan antargenerasi.
Kemiskinan sering kali diwariskan bukan karena kurangnya kemampuan individu, tetapi karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Melalui pendidikan berkualitas, negara membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar bagi anak-anak miskin.
Mereka memperoleh kompetensi akademik, keterampilan hidup, karakter, dan kemampuan adaptasi yang lebih baik untuk menghadapi dunia kerja maupun pendidikan tinggi.
Secara kuantitatif, investasi ini memiliki dampak yang signifikan.
Jika setiap lulusan Sekolah Rakyat mampu menyelesaikan pendidikan menengah dan memasuki pasar kerja formal, maka peluang keluar dari lingkaran kemiskinan meningkat secara substansial dibandingkan mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau putus sekolah.
Menurut World Bank, kemampuan dasar membaca, menulis, dan numerasi merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan seseorang dalam pendidikan lanjutan maupun dunia kerja.
Tanpa kemampuan dasar tersebut, seseorang berisiko tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Karena itu penguatan literasi dan numerasi harus menjadi prioritas utama Sekolah Rakyat.
Di Sumatera Selatan, keberadaan Sekolah Rakyat juga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dengan tingkat kemiskinan yang masih berada pada kisaran 10 persen, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk mendorong produktivitas dan daya saing daerah.
Program ini juga mendukung agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan akses pendidikan sebagai prioritas nasional.
Selain itu, Sekolah Rakyat dapat menjadi model integrasi lintas kementerian yang efektif. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung kurikulum dan mutu pendidikan, Kementerian Kesehatan memberikan layanan kesehatan berkala, Badan Gizi Nasional memastikan pemenuhan nutrisi, sedangkan pemerintah daerah mendukung sarana dan operasional wilayah.
Ke depan, pengembangan Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan perlu dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap mempertahankan kualitas layanan.
Pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru, digitalisasi pembelajaran, serta sistem monitoring berbasis data harus menjadi prioritas. Untuk jangka panjang untuk dukungan dana dan program melalui dana CSR, hibah, filantropi atau sumber dana halal dan tidak mengikat lainnya.
Penguatan dengan melibatkan lembaga level daerah dengan pengawasan pembelajaran dari dinas pendidikan, didukung Dinas sosial, dinas PU serta lembaga terkait lainnya seperti BAZNAS atau Badan Wakaf atau filantropi lainnya.
Harus diakui bahwa sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan.
Program ini bukan sekadar menyediakan sekolah gratis, melainkan membangun sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dengan dukungan tenaga pendidik, pengasuh, fasilitas asrama, pemenuhan gizi, teknologi pembelajaran, serta tata kelola yang diawasi secara ketat, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar menjadi model nasional dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Apabila konsistensi implementasi, ketepatan sasaran, dan integrasi lintas sektor dapat terus dijaga, maka Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan bukan hanya menjadi program pendidikan, melainkan investasi strategis bangsa untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.*
Penulis adalah Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan
