Jakarta | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu inisiatif ambisius pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Di tengah tantangan stunting, ketimpangan gizi, serta beban ekonomi keluarga, program ini digadang-gadang menjadi solusi konkret.
Namun, seperti yang terungkap dalam survei terbaru dari Median, persepsi publik terhadap MBG masih berada di antara harapan dan keraguan.
Survei yang dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026 terhadap 1.300 responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, yakni 51,5 persen, menilai program ini bermanfaat.
Angka ini menjadi sinyal positif bahwa MBG telah mendapatkan legitimasi awal dari publik. Di sisi lain, sebanyak 31,5 persen responden menilai program ini tidak memberikan manfaat, sementara 17 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab atau belum memiliki penilaian.
Di balik angka-angka tersebut, terdapat cerita yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat memandang peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar, khususnya gizi anak.
Bagi kelompok yang mendukung, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Mereka melihat program ini sebagai langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Dengan akses makanan bergizi yang lebih terjamin, anak-anak diharapkan dapat tumbuh lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dalam perspektif ini, MBG menjadi bagian dari strategi besar pembangunan manusia.
Selain itu, program ini juga dinilai memiliki dampak ekonomi. Sebanyak 11,7 persen responden menyebut bahwa MBG berpotensi membuka lapangan kerja baru, terutama dalam sektor penyediaan makanan, distribusi, dan logistik.
Tidak hanya itu, sekitar 9,7 persen responden menilai program ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sehari-hari.
Program MBG Disesuaikan Kehadiran Siswa: Antara Efisiensi Anggaran dan Kualitas Gizi
Program Makan Bergizi Gratis Disesuaikan Jadwal Sekolah, Wilayah 3T Dapat Perlakuan Khusus
Namun, dukungan tersebut tidak datang tanpa catatan. Kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan anggaran menjadi isu yang paling dominan.
Sebanyak 12,2 persen responden menyebut bahwa program ini berisiko menjadi “ladang korupsi” jika tidak diawasi dengan ketat.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Program berskala besar dengan anggaran signifikan memang rentan terhadap praktik tidak transparan jika tata kelolanya lemah.
Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar.
Selain itu, kualitas makanan yang disediakan juga menjadi perhatian. Sebanyak 12 persen responden meragukan bahwa menu yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak.
Pertanyaan tentang kualitas bahan, proses distribusi, hingga pengawasan menjadi bagian dari diskursus publik yang terus berkembang.
Sebagian masyarakat juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran. Sekitar 5 persen responden berpendapat bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG sebaiknya dialihkan ke program lain yang dianggap lebih prioritas.
Sementara itu, 4,6 persen lainnya melihat program ini sebagai potensi pemborosan jika tidak tepat sasaran.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintah: memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata.
Implementasi yang tepat, pengawasan yang ketat, serta pelibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik.
Pendekatan partisipatif dapat menjadi solusi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, pemerintah tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
Selain itu, evaluasi berkala terhadap kualitas makanan dan distribusi juga perlu dilakukan untuk memastikan standar tetap terjaga.
Program MBG juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya menciptakan generasi unggul di masa depan.
Negara-negara maju telah lama menyadari pentingnya intervensi gizi sejak dini sebagai fondasi pembangunan manusia. Indonesia, melalui program ini, tampaknya ingin mengambil langkah serupa.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh eksekusi di lapangan. Dari dapur penyedia makanan hingga meja makan anak-anak, setiap rantai distribusi harus berjalan dengan baik.
Survei dari Median menjadi cermin penting bagi pemerintah. Dukungan mayoritas memang menjadi modal awal, tetapi kritik dan kekhawatiran publik harus dijadikan bahan evaluasi.
Tanpa perbaikan berkelanjutan, program sebesar ini berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, Makan Bergizi Gratis adalah lebih dari sekadar program sosial. Ia adalah refleksi dari komitmen negara terhadap masa depan generasinya.
Di tengah pro dan kontra, harapan tetap ada bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
**
