Lubuklinggau – Anggota DPR RI Tiga Periode yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem Dapil Sumsel I Fauzi Amro bersama kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumsel Rio Tirta didampingi Wali Kota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat menghadiri pelaksanaan sosialisasi BPK dengan tema Akuntabilitas Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Bertempat di Cinema Hall lantai 5 gedung Pemkot Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Barat I, Senin 4/5/26.
Dalam sambutan wali kota Lubuklinggau Kunjungan ini merupakan kehormatan sekaligus wujud perhatian nyata DPR RI dan BPK RI dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, khususnya di daerah kami.
Pengelolaan keuangan Negara bukan sekadar tugas administratif, melainkan wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat dan negara.
Sebagaimana amanat undang-undang, dilakukan pengelolaan keuangan harus secara transparan, akuntabel, dan partisipatif Acara sosialisasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, Pengelolaan keuangan yang baik (good governance) harus diterapkan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Disisi lain Wakil Ketua Komisi XI yang Ketua Umum Himpunan Alumni IPB Fauzi menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah.
BACA JUGA
Fauzi Amro Gelar Buka Puasa Akbar dan Santuni Ribuan Warga di Lubuklinggau
Aktivis Sumsel Apresiasi Kepedulian Anggota DPR RI Fauzi H Amro, Konsisten Gelar Mudik Gratis
Namun, pada tahun 2026 jumlah tersebut turun drastis menjadi hampir 800 miliar rupiah. Ia menekankan bahwa pemotongan anggaran yang signifikan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang semakin cermat dan tepat sasaran.
“Setiap tahun pemerintah daerah harus terus belajar menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Saya berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau tetap mendapatkan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan,” ujar Fauzi.
Ia juga mengingatkan agar efisiensi anggaran yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru.
Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami sepenuhnya materi yang akan disampaikan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jangan sampai anggarannya sudah kecil, tapi masih mendapatkan temuan dari BPK. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh seluruh kepala OPD,” tegasnya.
Dimoment yang sama, Fauzi menggarisbawahi pentingnya penyesuaian ritme kerja di tengah keterbukaan informasi yang semakin luas.
Ia mencontohkan, Presiden Prabowo Subianto pernah menekankan bahwa lembaga pengawas keuangan pun harus terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman.
“Masukan dari masyarakat di media sosial atau kelompok diskusi kini kerap menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, cara kerja birokrasi harus berubah agar tetap relevan dan akuntabel,” tutupnya.*
