JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan kota-kota satelit baru sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
Program yang menjadi salah satu agenda Presiden Prabowo Subianto itu kini memasuki tahap penyiapan lahan, dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengidentifikasi sejumlah lokasi strategis.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan data lahan untuk pembangunan kota satelit yang akan tersebar di berbagai provinsi.
Menurutnya, setiap kawasan kota satelit akan memiliki luas lahan minimal sekitar 200 hektare sebagai fondasi pengembangan kawasan permukiman terpadu.
“Rata-rata satu kota minimal 200 hektare,” ujar Nusron Wahid usai menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
Nusron menjelaskan bahwa pembangunan kota satelit merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengurangi angka backlog perumahan yang masih menjadi tantangan nasional.
Selain membangun rumah susun di kawasan perkotaan, pemerintah juga menyiapkan kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi sehingga dapat menjadi alternatif hunian bagi masyarakat.
Menurutnya, konsep kota satelit tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah, tetapi juga dirancang sebagai kawasan yang memiliki akses transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, kawasan perdagangan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.
Prabowo Tegaskan Setiap Keputusan Harus Berpihak kepada Rakyat
Pemerintah saat ini telah mengidentifikasi sekitar 12 lokasi pembangunan kota satelit yang tersebar di sejumlah provinsi. Beberapa wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
Di Provinsi Jawa Barat, kawasan yang dipertimbangkan berada di wilayah Bogor dan Bandung Barat. Sementara di Jawa Tengah, pengembangan diarahkan ke Kabupaten Batang. Untuk wilayah Jawa Timur, pemerintah menyiapkan lokasi di Mojokerto dan Pasuruan.
Selain lokasi yang telah diidentifikasi, pemerintah juga masih melakukan proses verifikasi terhadap sejumlah usulan lokasi baru di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan lokasi tambahan dalam program pembangunan kota satelit nasional.
Manfaatkan Tanah Negara dan Eks HGB
Dalam penyiapan lahan, Nusron menjelaskan bahwa sebagian kawasan merupakan aset milik negara. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan lahan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) milik swasta yang masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang.
Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus mengoptimalkan aset negara untuk kepentingan penyediaan hunian bagi masyarakat.
Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PKP terus melakukan koordinasi agar proses identifikasi lahan, penyelesaian aspek legalitas, hingga penyusunan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Dukung Penyediaan Hunian Terjangkau
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana pembangunan kota-kota baru sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian dalam jumlah besar. Dalam salah satu kesempatan, Presiden menyebut setiap kota baru direncanakan mampu menampung sekitar 100 ribu unit rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Konsep tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian yang terus meningkat, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami keterbatasan lahan dan tingginya harga properti.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan kota satelit diarahkan untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelompok berpenghasilan menengah.
Menurut Ara, kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai permukiman modern yang memiliki fasilitas lengkap sehingga masyarakat dapat tinggal sekaligus bekerja tanpa harus bergantung pada pusat kota yang telah padat.
Ia juga menyebut pemerintah sebelumnya telah menerima data awal sejumlah lokasi calon kota baru, di antaranya berada di Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, Kubu Raya, serta beberapa wilayah lain di Jawa Timur.
Pembangunan kota satelit tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan antardaerah. Dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru, pemerintah berharap aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat di kota-kota besar.
Kawasan permukiman baru tersebut juga diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta mendorong berkembangnya sektor perdagangan, jasa, dan industri di daerah.
Melalui sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, pembangunan kota satelit diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
**
