JAKARTA – Sebanyak 25 kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.
Program yang berlangsung pada 15–28 Juli 2026 ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan, integritas, serta wawasan kebangsaan para pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Lemhannas RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Para peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Sumatra hingga Papua, mencerminkan upaya pemerintah membangun kualitas kepemimpinan daerah secara merata.
Peserta KPPD Angkatan III terdiri atas para bupati dan wali kota dari berbagai kabupaten dan kota, di antaranya Kabupaten Sinjai, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Morotai, Lembata, Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Sukamara, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Wali Kota Lhokseumawe dan Pangkalpinang.
Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa program tersebut dirancang sebagai bagian dari penguatan kualitas kepemimpinan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Jangan Mencari Kekayaan di Atas Penderitaan Rakyat
Prabowo Siapkan Pembangunan 12 Kota Satelit Baru, ATR/BPN Identifikasi Lahan Minimal 200 Hektar
Menurut Ace, pendidikan ini tidak hanya memberikan teori mengenai tata kelola pemerintahan, tetapi juga membekali para kepala daerah dengan kemampuan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Ia menilai pemimpin daerah harus mampu beradaptasi terhadap perubahan geopolitik, perkembangan teknologi, hingga dinamika ekonomi dunia yang berdampak langsung terhadap daerah.
“Program ini merupakan pendidikan bagi 25 kepala daerah terpilih yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus membangun integritas dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Selama enam hari pertama, peserta mengikuti rangkaian pembelajaran di Kampus Lemhannas RI dan Purnomo Yusgiantoro Center. Materi yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan strategis, penguatan karakter, hingga pembangunan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah pembekalan antikorupsi yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber.
Pada sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah, sekaligus strategi pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ace Hasan Syadzily mengatakan pembekalan dari KPK diharapkan mampu memperkuat komitmen para kepala daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain isu integritas, peserta juga memperoleh materi mengenai perkembangan geopolitik global dan kebijakan strategis pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut diarahkan agar pemerintah daerah mampu menyelaraskan program pembangunan di wilayah masing-masing dengan visi nasional, termasuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut penyelenggara, pemahaman terhadap dinamika internasional menjadi semakin penting mengingat daerah kini tidak hanya berhadapan dengan persoalan lokal, tetapi juga tantangan global seperti perubahan iklim, transformasi digital, ketahanan pangan, hingga persaingan investasi.
Setelah menyelesaikan pembelajaran di Indonesia, seluruh peserta dijadwalkan melanjutkan pelatihan ke Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, selama satu pekan.
Program tersebut dirancang sebagai bagian dari studi lapangan untuk mempelajari praktik terbaik tata kelola pemerintahan di tingkat internasional.
Di Singapura, para kepala daerah akan mempelajari berbagai kebijakan publik yang dinilai berhasil diterapkan, mulai dari pengelolaan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan.
Melalui pengalaman tersebut, peserta diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi yang relevan untuk diterapkan di daerah masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Penyelenggaraan KPPD Angkatan III menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas kepemimpinan daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Pemerintah berharap para kepala daerah tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga kepemimpinan yang visioner, adaptif, berintegritas, serta mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan kombinasi pembelajaran di dalam negeri dan luar negeri, pemerintah optimistis program ini akan menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki perspektif global namun tetap berorientasi pada kepentingan nasional.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaya saing.
**
