Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan bahwa program BSPS merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan rumah tidak layak huni.
Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
“Pada hari ini kita berada di titik simbolis untuk meluncurkan kegiatan renovasi atau bedah rumah di seluruh Tanah Papua. Total sebanyak 22.379 rumah akan mendapatkan bantuan, sementara khusus untuk Provinsi Papua terdapat sekitar 4.500 rumah yang menjadi sasaran program,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap hunian yang layak.
Oleh karena itu, pemerintah pusat mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait. Mereka berdialog langsung dengan dua warga penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama tinggal di Kampung Mosso.
Dari hasil peninjauan, kondisi rumah keduanya dinilai memang layak menerima bantuan renovasi. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan cukup berat, seperti dinding yang lapuk, fondasi yang kurang kokoh, hingga atap yang bocor saat musim hujan.
Prabowo Tegaskan Setiap Keputusan Harus Berpihak kepada Rakyat
Menurut Tito, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar di wilayah Papua. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, sekitar 30 persen masyarakat di Papua masih tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Jika dilihat dari persentasenya, Papua masih menjadi daerah dengan angka rumah tidak layak huni yang cukup tinggi. Sekitar satu dari tiga warga masih tinggal di rumah yang kondisinya belum layak,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat sepenuhnya ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, hingga belanja pegawai.
Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dinilai sangat penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan hunian masyarakat.
Dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan lompatan signifikan dalam menekan jumlah rumah tidak layak huni di Papua.
Tito juga mengajak kepala daerah di seluruh Papua untuk mendukung penuh program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh warga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah warga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
**
