Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mendorong Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Sumsel untuk menghadirkan berbagai terobosan inovatif guna mempercepat pembangunan dan kemajuan desa di seluruh wilayah Sumsel.
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian khusus adalah penyusunan peta desa digital sebagai solusi atas berbagai persoalan administratif dan pembangunan di tingkat desa.
Dorongan tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima jajaran pengurus APDESI Merah Putih Sumsel.
Dalam pertemuan itu, gubernur menekankan pentingnya peran organisasi kepala desa dalam memperkuat pembangunan daerah sekaligus menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat secara lebih efektif.
Ketua APDESI Merah Putih Sumsel, Mulyanto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 yang telah diterima pemerintah desa.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pelaksanaan berbagai program di desa.
“Dana BKBK digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa,” ujar Mulyanto.
Ia memastikan seluruh penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan secara transparan melalui laporan keuangan yang disusun bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Selain itu, APDESI juga berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan di Sumatera Selatan.
Herman Deru: Sepak Bola Olahraga Rakyat, Sumsel Siap Sambut Demam Piala Dunia 2026
Sementara itu, Herman Deru meminta setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI di kabupaten dan kota untuk aktif menjalankan organisasi.
Menurutnya, keberadaan DPC sangat penting karena memiliki hak suara dalam forum organisasi di tingkat nasional.
Ia menilai organisasi yang solid akan memberikan kekuatan lebih besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat desa dibandingkan perjuangan secara individu.
Oleh sebab itu, para kepala desa diminta memanfaatkan organisasi sebagai sarana membangun komunikasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi desa-desa di Sumsel. Salah satunya adalah persoalan batas wilayah desa yang hingga kini masih menjadi sumber permasalahan di beberapa daerah.
Menurutnya, perubahan kondisi geografis dan hilangnya penanda alam yang dahulu digunakan sebagai batas wilayah menyebabkan munculnya berbagai sengketa administratif.
Karena itu, APDESI diharapkan ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Selain masalah batas wilayah, gubernur juga menyinggung pentingnya pembaruan data masyarakat miskin. Ia menilai ketidaksesuaian data sering menjadi hambatan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan penyaluran program bantuan pemerintah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Herman Deru mengusulkan penyusunan peta desa digital yang terintegrasi di seluruh wilayah Sumsel.
Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, memperjelas batas wilayah desa, serta mempermudah perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kita harus segera membuat peta desa digital sebagai sebuah terobosan. Dengan data yang lebih akurat, pembangunan desa akan lebih terarah dan efektif,” tegasnya.
Selain mendorong inovasi, Herman Deru juga mengingatkan seluruh kepala desa agar selalu menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, kondisi fiskal yang saat ini cukup terbatas menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat, efisien, dan akuntabel.
Di akhir arahannya, Herman Deru mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di desa.
Ia meminta para kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan sosial yang dapat muncul akibat tekanan ekonomi maupun faktor lainnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap desa-desa mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
**
