JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Menara Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, berbagai evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan masih terdapat sejumlah pos belanja di pemerintah daerah yang berpotensi dihemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Tito mengungkapkan, pemborosan anggaran masih ditemukan pada berbagai sektor, mulai dari belanja operasional pegawai, biaya pemeliharaan dan perawatan aset, perjalanan dinas, hingga anggaran rapat dan konsumsi yang dinilai tidak proporsional.
Ia mencontohkan, masih banyak agenda rapat yang sebenarnya dapat dilakukan secara virtual sehingga tidak memerlukan biaya perjalanan maupun akomodasi yang besar.
Pemanfaatan teknologi digital, menurut Tito, harus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
Selain itu, Tito juga menyoroti besarnya anggaran pemeliharaan dan perawatan di sejumlah daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil. Karena itu, ia meminta setiap kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen belanja sebelum menetapkan APBD.
Menurut Tito, kepala daerah harus memahami secara detail struktur anggaran yang disusun oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak sepenuhnya menyerahkan proses penyusunan anggaran kepada birokrasi tanpa melakukan pengawasan secara langsung.
Purbaya Ungkap 490 Daerah Kesulitan Bayar Gaji ASN,Butuh Suntikan Pusat
Mendagri Tinjau Program Bedah Rumah di Papua, Dorong Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
“Kepala daerah harus berani membedah anggaran dan memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Jangan sampai muncul program yang tidak prioritas atau hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan hasil yang signifikan,” tegasnya.
Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah tidak mudah menerima usulan program dari masing-masing OPD tanpa kajian yang matang. Setiap program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut menyinggung permintaan sejumlah pemerintah daerah terkait penambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya, pemerintah pusat tidak akan serta-merta menyetujui permintaan tambahan anggaran apabila daerah belum menunjukkan komitmen dalam melakukan efisiensi belanja.
Ia menegaskan, Kemendagri akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap daerah yang mengajukan penambahan DAU.
Tim dari Kemendagri akan diturunkan untuk mengaudit kondisi keuangan daerah, termasuk menilai apakah pemerintah daerah telah mengoptimalkan efisiensi anggaran sebelum meminta dukungan dana tambahan dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut, kata Tito, bertujuan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan dana transfer dari pemerintah pusat benar-benar digunakan secara efektif.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, penghematan anggaran diharapkan mampu mengalihkan belanja yang kurang produktif ke sektor-sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tito menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang disiplin akan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk dukungan pembiayaan.
Kemendagri juga akan terus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah agar penyusunan APBD lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi terhadap belanja daerah akan menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap seluruh kepala daerah dapat membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Efisiensi anggaran diyakini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi.
**
