Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memperoleh dukungan besar dari pemerintah pusat dalam sektor perumahan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan tambahan kuota sebanyak 13.000 unit bantuan rumah untuk masyarakat Sumatera Selatan sebagai bagian dari program percepatan peningkatan kualitas hunian dan pengentasan rumah tidak layak huni.
Kabar tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru usai menerima audiensi Kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, Yustin Patria Primordia. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berbagai program perumahan yang akan segera diluncurkan di Sumsel.
Menurut Herman Deru, tambahan kuota tersebut merupakan hasil komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan sejumlah program prioritas di bidang perumahan.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan kabar baik dari Kementerian PKP. Selain kuota yang sebelumnya sudah dipastikan, Sumatera Selatan memperoleh tambahan sebanyak 13.000 unit bantuan rumah yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” ujar Herman Deru.
Selain tambahan tersebut, sebanyak 6.000 unit bantuan rumah sebelumnya juga telah dipastikan pembagiannya secara proporsional di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Program tersebut mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Herman Deru: Sepak Bola Olahraga Rakyat, Sumsel Siap Sambut Demam Piala Dunia 2026
Kepemimpinan Herman Deru dan Cik Ujang Tekan kemiskinan sumsel meraih penghargaan nasional
Gubernur menegaskan bahwa program tersebut menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta pembangunan lingkungan yang lebih sehat dan produktif.
Usai audiensi, Herman Deru bersama Kepala BP3KP Sumatera V melanjutkan kunjungan ke Kantor Wali Kota Palembang untuk membahas kesiapan pelaksanaan launching program perumahan nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menyampaikan kabar gembira bagi Kota Palembang. Pemerintah pusat memberikan tambahan kuota BSPS yang signifikan sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Palembang.
Awalnya, Palembang dipastikan memperoleh kuota sebanyak 600 unit bantuan rumah. Namun setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut dan adanya usulan tambahan yang didukung data valid, jumlah tersebut meningkat menjadi 1.091 unit.
“Ini menjadi hadiah spesial untuk Kota Palembang. Kami meminta pemerintah kota menyiapkan data yang akurat sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Menurut Herman Deru, validitas data penerima manfaat menjadi faktor utama keberhasilan program. Ia menegaskan bahwa bantuan perumahan harus tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.
Selain itu, Herman Deru juga mengusulkan agar pembangunan maupun rehabilitasi rumah dilakukan secara terintegrasi dalam satu kawasan tertentu, seperti tingkat RT atau RW. Konsep tersebut dinilai akan memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan pelaksanaan yang tersebar di berbagai lokasi.
“Jika rumah-rumah yang diperbaiki berada dalam satu kawasan yang sama, maka perubahan lingkungan akan terlihat lebih signifikan dan manfaatnya bisa dirasakan secara kolektif oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP3KP Sumatera V, Yustin Patria Primordia, mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap program-program perumahan nasional.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota akan mempercepat peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
Yustin menilai Sumatera Selatan memiliki komitmen kuat dalam mendukung program perumahan rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
Karena itu, pelaksanaan launching program pada akhir Juni mendatang diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dengan tambahan kuota sebanyak 13.000 unit bantuan rumah tersebut, Sumatera Selatan berpeluang mempercepat penurunan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Program ini juga diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan kawasan permukiman yang lebih sehat, aman, dan layak huni di berbagai daerah di Sumatera Selatan.
**
