JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait percepatan penanganan pemadaman listrik, kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), serta pelaksanaan program hilirisasi sektor pertambangan. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu prioritas di sektor energi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah dalam menjaga keandalan pasokan energi sekaligus memastikan kebijakan strategis di sektor energi berjalan sesuai rencana.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden menginstruksikan Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) untuk segera mempercepat penanganan pemadaman listrik yang masih terjadi di beberapa daerah, terutama di wilayah Kalimantan.
Menurut Bahlil, gangguan kelistrikan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya proses pemeliharaan jaringan listrik. Oleh sebab itu, pemerintah meminta PLN mempercepat penyelesaian pekerjaan agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin.
Presiden juga menekankan bahwa keandalan sistem kelistrikan menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga investasi.
Karena itu, langkah-langkah perbaikan infrastruktur dan pemeliharaan jaringan harus dilakukan secara efektif dengan meminimalkan dampak terhadap pelanggan.
Selain membahas kelistrikan, Presiden Prabowo turut memberikan arahan mengenai kebijakan harga BBM. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Sementara itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan berbagai indikator ekonomi lainnya. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar mekanisme penetapan harga tetap adaptif terhadap kondisi pasar global tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti pelaksanaan program hilirisasi sebagai salah satu agenda utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) maupun perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah menilai hilirisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas tambang, menciptakan lapangan kerja, serta memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara tidak lagi hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Arahan Presiden dalam pertemuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah menjaga ketahanan energi nasional melalui penguatan infrastruktur kelistrikan, perlindungan terhadap daya beli masyarakat melalui kebijakan BBM bersubsidi, serta percepatan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah optimistis sinergi antara Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat tercapainya target pembangunan sektor energi yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.
**
