JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap capaian reformasi birokrasi, peningkatan kinerja organisasi, serta besarnya kontribusi Kemenhan dan TNI dalam mendukung berbagai program strategis nasional.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait, menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan tukin telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.
Menurut Rico, keputusan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi reformasi birokrasi yang menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh penyesuaian indeks tunjangan kinerja.
Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sesuai mekanisme asesmen yang berlaku.
“Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja organisasi,” ujar Rico, Rabu (29/7/2026).
Prabowo Optimis Indonesia Jadi Kekuatan Ekonomi Nomor Empat Dunia dalam 25 Tahun
Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Pemerintah Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Ia menjelaskan, salah satu alasan utama kenaikan tukin adalah karena Kemenhan dan TNI belum pernah menerima penyesuaian indeks tunjangan kinerja sejak 2018.
Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga lain telah lebih dahulu memperoleh kenaikan tukin dengan besaran yang bervariasi, bahkan mencapai 80 hingga 100 persen.
Melalui kebijakan terbaru ini, pemerintah menyesuaikan indeks tunjangan kinerja dari sebelumnya sebesar 70 persen menjadi 90 persen sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai maupun prajurit.
Meski demikian, Rico tidak merinci besaran nominal yang diterima karena setiap jabatan memiliki nilai tukin yang berbeda.
“Besaran nominalnya berbeda-beda sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai maupun prajurit,” jelasnya.
Kenaikan tunjangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja, profesionalisme, serta kualitas pelayanan aparatur pertahanan negara dalam menjalankan tugas-tugas strategis.
Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan dan TNI dinilai memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Selain menjaga pertahanan dan keamanan negara, prajurit TNI juga aktif terlibat dalam penanganan bencana alam, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, penguatan program ketahanan pangan, hingga pengamanan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Rico menegaskan bahwa berbagai tugas tersebut sering kali menuntut pengorbanan besar dari para prajurit, termasuk risiko kehilangan nyawa saat menjalankan tugas negara.
Oleh sebab itu, pemerintah memandang pemberian kenaikan tunjangan kinerja sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan pengabdian aparatur pertahanan.
Selain menjadi bentuk apresiasi, penyesuaian tukin juga diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
Pemerintah berharap kesejahteraan yang lebih baik dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola organisasi, serta profesionalisme sumber daya manusia.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat institusi pertahanan nasional di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Dukungan terhadap kesejahteraan prajurit dan pegawai diyakini akan memberikan dampak positif terhadap semangat kerja, loyalitas, serta kesiapan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.
Dengan penyesuaian tunjangan kinerja tersebut, pemerintah berharap seluruh aparatur Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI dapat terus meningkatkan integritas, disiplin, dan kinerja dalam melaksanakan berbagai program strategis nasional.
Peningkatan kesejahteraan diharapkan menjadi pemicu lahirnya pelayanan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa serta negara.
**
