JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi lintas otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Rapat tersebut dihadiri unsur KSSK yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi dan keuangan berjalan secara terpadu sehingga mampu menjaga daya tahan perekonomian Indonesia.
Dalam pembahasan tersebut, KSSK menekankan pentingnya sinergi antarlembaga sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Koordinasi yang erat dinilai menjadi kunci agar kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, serta perlindungan sistem perbankan dapat saling mendukung dan memberikan dampak optimal terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah memandang stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor, mempertahankan aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, penguatan koordinasi antarotoritas terus dilakukan secara berkala agar setiap langkah strategis dapat diambil secara cepat dan tepat.
Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan yang tersedia. Langkah tersebut meliputi intervensi di pasar valuta asing, penguatan kebijakan makroprudensial, serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah dan lembaga terkait.
Selain menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga terus mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang mampu menjaga likuiditas serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi.
Prabowo Instruksikan Seluruh Kementerian dan Lembaga Dukung Koperasi Merah Putih
Prabowo Resmikan Panen Raya Serentak di 43 Titik, Tegaskan Ketahanan Pangan Adalah Gerakan Nasional
Di sisi lain, pemerintah bersama Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan daya tarik investasi dengan mendorong masuknya modal asing ke dalam negeri.
Salah satu strategi yang ditempuh ialah memberikan berbagai insentif, termasuk penurunan biaya lindung nilai (hedging), sehingga aktivitas investasi menjadi lebih efisien dan kompetitif.
Langkah tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan sektor keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Arus investasi yang terjaga dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional.
Presiden Prabowo menempatkan koordinasi lintas lembaga sebagai prioritas dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Melalui kepemimpinan langsung dalam forum KSSK, pemerintah ingin memastikan seluruh kebijakan ekonomi berjalan harmonis dan saling melengkapi sehingga mampu menghadapi tantangan global secara lebih efektif.
Komitmen tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga fondasi ekonomi nasional agar tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Stabilitas sistem keuangan dipandang sebagai prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kepercayaan pasar, serta menciptakan iklim investasi yang sehat.
Dengan sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, pemerintah optimistis ketahanan ekonomi Indonesia akan terus terjaga.
Koordinasi yang solid diharapkan mampu memperkuat stabilitas sektor keuangan, menjaga nilai tukar rupiah, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
**
