JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh terhadap penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta Koperasi Nelayan Merah Putih.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Rapat yang berlangsung sekitar tiga setengah jam itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri koordinator, menteri teknis, serta kepala lembaga terkait. Pertemuan difokuskan pada percepatan implementasi program koperasi sebagai salah satu instrumen utama pemerataan ekonomi dan penguatan distribusi berbagai program pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih membutuhkan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta bersinergi agar program tersebut dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Zulhas, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan TNI dan Polri dalam membantu kelancaran pelaksanaan program di lapangan.
Kehadiran kedua institusi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan, pendampingan, serta memastikan distribusi berbagai program pemerintah berjalan efektif hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Koperasi Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga agar mampu menjadi tulang punggung pelayanan ekonomi masyarakat,” ujar Zulhas usai mengikuti rapat terbatas.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyederhanakan rantai distribusi sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Prabowo Targetkan Seluruh Sekolah di Indonesia Rampung Direnovasi pada 2029, uang dikirim langsung
Melalui sistem tersebut, berbagai komoditas strategis, bantuan sosial, hingga program subsidi pemerintah nantinya akan disalurkan melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah menilai model distribusi berbasis koperasi akan memperkuat pengawasan sekaligus mengurangi potensi kebocoran dalam penyaluran bantuan.
Selain berfungsi sebagai saluran distribusi, koperasi juga diproyeksikan menjadi off taker atau lembaga yang menyerap dan menyalurkan hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas usaha masyarakat yang mampu memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Pemerintah berharap keberadaan koperasi mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat melalui integrasi antara produksi, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas perkembangan pembiayaan program, termasuk kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dijadwalkan jatuh tempo pada September 2026.
Zulhas menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mempercepat proses verifikasi dan validasi berbagai persyaratan administrasi agar seluruh tahapan dapat diselesaikan paling lambat pada Agustus mendatang. Dengan demikian, pembayaran angsuran kepada Himbara dapat dilakukan tepat waktu tanpa menghambat pelaksanaan program.
“Kami bekerja keras agar seluruh persyaratan selesai pada Agustus sehingga sebelum September pembayaran angsuran pertama dapat dilakukan sesuai jadwal,” jelasnya.
Pemerintah optimistis penyelesaian seluruh aspek administrasi akan mempercepat implementasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan Presiden.
Selain aspek pembiayaan, Presiden Prabowo juga meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih memastikan kesiapan infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga sistem operasional koperasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sejak mulai beroperasi.
Presiden menekankan bahwa manfaat program harus segera dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh hambatan teknis maupun administratif diminta segera diselesaikan agar implementasi program tidak mengalami keterlambatan.
Pemerintah menargetkan setelah Oktober 2026 seluruh sistem Koperasi Merah Putih telah berjalan lebih matang sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata, baik melalui kemudahan akses terhadap barang bersubsidi, bantuan pemerintah, maupun layanan ekonomi lainnya.
Program Koperasi Merah Putih menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Melalui penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa, kelurahan, dan komunitas nelayan, pemerintah berharap tercipta sistem distribusi yang lebih efisien, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Dengan dukungan lintas kementerian, aparat negara, serta pemerintah daerah, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi baru pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi nasional.
**
