InteraksiMassa.com – Palembang| Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan kembali komitmennya terhadap peningkatan kinerja dan integritas aparatur melalui Rapat Koordinasi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel, dan berlangsung di Griya Agung, Rabu (21/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumsel.
Momentum ini menjadi agenda penting tahunan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sebagai sarana konsolidasi dan penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Herman Deru menekankan pentingnya introspeksi dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa berbagai prestasi dan penghargaan yang selama ini diraih oleh Pemprov Sumsel merupakan hasil kerja bersama yang patut disyukuri, namun tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Prestasi itu harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik lagi, bukan membuat kita terlena di zona nyaman. Tugas bapak ibu adalah bekerja untuk hasil maksimal,” tegas Herman Deru di hadapan seluruh peserta rapat.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang mungkin belum ideal, namun menurutnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan produktivitas dan kualitas pelayanan.
Gubernur menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap janji-janji yang telah disampaikan oleh pemerintah, sehingga seluruh jajaran wajib menunjukkan tanggung jawab melalui kerja nyata.
“Kondisi keuangan daerah mungkin tidak mewah, tapi itu bukan alasan untuk tidak produktif. Masyarakat menagih janji yang disampaikan oleh kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herman Deru meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih fokus pada capaian yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia menekankan bahwa orientasi kerja pemerintah harus berbasis hasil, bukan sekadar menjalankan proses administratif. Pelayanan publik, menurutnya, harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, termasuk membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
“Saya butuh produk, bukan hanya proses. Persembahkan kinerja terbaik karena kepercayaan sudah diberikan kepada bapak ibu semua yang hadir di sini,” tambahnya dengan nada tegas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Edward Candra dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas arahan dan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
Ia menilai rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan searah dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut Edward, penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan bentuk kontrak kinerja tahunan antara Gubernur dengan kepala OPD yang berorientasi pada hasil dan indikator kinerja yang terukur. Dengan adanya perjanjian ini, setiap OPD diharapkan memiliki target yang jelas serta bertanggung jawab atas pencapaiannya.
Selain itu, Pakta Integritas yang ditandatangani bersama menjadi simbol komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Pemprov Sumsel dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pakta ini juga menjadi pengingat agar aparatur negara menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat. Dengan komitmen bersama yang ditandai melalui Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, Pemprov Sumsel optimistis dapat terus menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. **
