Jakarta – Setelah sempat mencuat dikritik oleh DPR RI dan sejumlah pihak, akhirnya wacana kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah secara dalam jaringan (daring) mulai April 2026 dipastikan batal.
Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sehingga proses pembelajaran siswa akan tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, bahwa Presiden RI H Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Hasil koordinasi lintas kementerian diantaranya kemendikdasmen, kementerian agama, memutuskan bahwa pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga demi memastikan kualitas pendidikan tidak menurun,”ungkap Pratikno melalui keterangan resmi Selasa (24/3/2026).
Disampaikan Pratikno, bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai terjadi dengan istilah learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.
Ia mengakui bahwa sebelumnya sempat ada pembahasan terkait kemungkinan penerapan metode hybrid, yakni kombinasi antara pembelajaran luring dan daring. Opsi tersebut sebelumnya sempat muncul dan dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Namun, setelah melalui pembahasan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, opsi tersebut tidak dianggap sebagai prioritas.
“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Pratikno menerangkan, pemerintah saat ini tengah mendorong berbagai program peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari prioritas nasional.
“Program prioritas bapak Presiden kepada sektor pendidikan. Baik yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen, Kemenag, maupun Kemendiktisaintek. Mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Pratikno.
BACA JUGA
Sebelumnya, wacana rencana kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerapkan pembelajaran dengan sistem daring mendapatkan kritikan dan kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, secara tegas menolak wacana opsi penerapan sekolah online sebagai bagian dari strategi nasional untuk penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Ia menjelaskan, bila pemerintah Indonesia mampu bercermin pada masa COVID-19, strategi pembelajaran online justru kurang efektif bagi siswa sekolah.
“Mengenai isu wacana pembelajaran secara daring mulai muncul di banyak media, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam,” kata Esti.
Esti menerangkan, wacana ini muncul di tengah tekanan pasokan energi global dan harga minyak dunia imbas konflik geopolitik saat ini. Di sisi lain, pembelajaran daring menyisakan masalah bagi sistem pendidikan nasional.
Dampak pembelajaran daring tersebut, sambung Esti, antara lain adalah tantangan bagi anak untuk menyerap materi pelajaran, belajar dengan disiplin, hingga membentuk karakter. Hambatan teknologi juga dialami anak-anak.
Ia mengingatkan pemerintah untuk mencari alternatif solusi hemat energi yang lebih baik. Contohnya, siswa SMP, SMA, dan SMK dapat dilayani dengan sistem mobil antar-jemput, bekerja sama dengan angkutan umum saat ini. Titik-titik penjemputan ditentukan.
Dan termasuk juga penerapan bagi anak didik siswa SD, yang menerapkan zonasi, penghematan energi dari belajar daring menurutnya relatif tidak berpengaruh besar.
Senada dengan itu, juga dipertanyakan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Arizal, salah satu orang tua siswa di SMA Palembang menyebutkan, ia mendapatkan informasi dari rekan-rekannya bahwa para siswa akan belajar secara dalam jaringan online (daring) pada April mendatang. Sehingga hal ini harus diberikan penjelasan secara terperinci oleh pemerintah.
“Apakah dari Kementerian Pendidikan langsung yang memberikan penjelasannya. Ataukah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang wajib menerangkannya,”kata Arizal kepada wartawan interaksimassa.com
Diterangkannya, ia tidak mempersoalkan kebijakan dari pemerintah berupa belajar daring itu. Dan tentu ia memahami kondisi nasional bahkan internasional juga ikut terdampak lantaran peperangan di timur tengah.
Namun yang perlu mendapatkan kepastian baginya adalah surat edaran, atau surat keputusan dari pemerintah dalam hal ini kepala sekolah atau dinas pendidikan harus dalam bentuk keputusan resmi.
Sehingga bila sudah ada surat keputusan resmi, maka ia sebagai orang tua juga akan mengambil langkah mendampingi pendidikan anak-anaknya.
“Belajar secara daring itu juga perlu didampingi dari orang tua. Iya kalau anak yang setingkat SMA. Bagaimana anak kami yang juga masih ada ditingkat SMP dan SD. Kalau tidak didampingi terkadang kesulitan dalam proses secara teknis nya,”tambah Arizal seraya meminta kepada pemerintah untuk serius dalam hal keputusan ini.
Hal serupa juga dikeluhkan Riadi yang memiliki adik kini sekolah di pulau Jawa bersama pamannya. Pun juga meminta kepastian yang sama dengan Arizal diatas tadi. Hanya saja bagi Riadi ia meminta kejelasan dengan kuota internet.
“Yang perlu disadari oleh pemerintah bahwa belajar daring itu memerlukan kuota internet. Sedangkan kondisi keluarga kami ekonomi yang pas pasan. Jangankan untuk membeli kuota internet, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beli beras dan sembako saja masih kempang kempis,”cetus Riadi.
Bagi Riadi, ia tidak mempersoalkan kebijakan yang ditempuh bagi pemerintah untuk belajar daring. Hanya saja ya itu tadi, perlu diberikan bantuan kuota internet agar proses sistem belajar daring nanti berjalan dengan lancar. “Kita hanya minta kejelasan itu,”pungkasnya.*
