Jakarta | Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan harga bahan pangan, khususnya beras, disebut mencapai lebih dari 30 persen.
Sementara itu, pertumbuhan pendapatan masyarakat dinilai tidak sejalan, bahkan cenderung stagnan.
Fenomena ini disoroti oleh Prof Gema dalam sebuah pemaparan yang membandingkan kondisi ekonomi tahun 2019 dengan 2025.
Ia menilai bahwa ketimpangan antara kenaikan harga dan pendapatan telah menciptakan tekanan serius terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok pekerja menengah ke bawah.
Di dapur-dapur sederhana, realitas ini terasa paling nyata. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya terus merangkak naik, memaksa banyak keluarga untuk mengatur ulang pengeluaran mereka. Bukan lagi soal gaya hidup, melainkan bertahan hidup.
Menurut Prof Gema, data tidak bisa dibohongi. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang melampaui 30 persen menjadi indikator kuat bahwa masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan.
Ketika penghasilan tidak meningkat secara signifikan, maka ruang konsumsi otomatis menyempit.
Kondisi ini diperparah oleh berbagai faktor global, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, yang turut memengaruhi harga pangan dan energi.
“Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana pemerintah mampu merespons kondisi ini secara efektif?”
Bagi sebagian masyarakat, kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Bantuan sosial memang membantu, tetapi belum cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup yang terus meningkat. Akibatnya, banyak keluarga harus berkompromi dengan kualitas hidup mereka.
Daya beli yang melemah bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan.
Ketika konsumsi menurun, roda ekonomi ikut melambat. Ini menjadi sinyal bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
Lebih jauh, Prof Gema menekankan pentingnya pemerintah memahami “dimensi pertama” dalam ekonomi rakyat, yaitu kemampuan dasar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Jika dimensi ini terganggu, maka stabilitas sosial dan ekonomi bisa ikut terancam.
Di tengah kondisi ini, transparansi data dan keberpihakan kebijakan menjadi kunci. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir dan memahami kesulitan yang mereka hadapi.
Tidak hanya melalui pernyataan, tetapi juga melalui langkah nyata yang berdampak langsung.
Pada akhirnya, isu kenaikan harga bukan sekadar angka statistik. Ia adalah cerita tentang dapur yang harus tetap mengepul, tentang keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan, dan tentang harapan akan kehidupan yang lebih layak.
**
