PALEMBANG – Polemik rencana pengadaan sewa helikopter dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi.
Mahasiswa Program Doktoral Kebijakan Publik FISIP Universitas Sriwijaya, Indra Gunawan, menilai kritik dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat dan harus diapresiasi oleh pemerintah.
Indra menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi APBD bukan sekadar bentuk kritik, melainkan wujud kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta mencermati setiap kebijakan penggunaan anggaran daerah karena dana tersebut bersumber dari rakyat.
“Pengawasan masyarakat terhadap APBD adalah keniscayaan dalam demokrasi. Sikap kritis masyarakat justru membantu pemerintah agar terhindar dari anggaran-anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Indra Gunawan di Palembang, Jumat (15/5/2026)
Ia menjelaskan, proses penyusunan APBD sejatinya telah melalui tahapan panjang dan mekanisme yang berjenjang, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pembahasan bersama DPRD, hingga evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun demikian, pengawasan publik tetap diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Indra, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik.
Ia menilai partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat kualitas pemerintahan sekaligus mencegah munculnya anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Sikap kritis masyarakat itu adalah membantu pemerintah dari masuknya anggaran-anggaran siluman yang merugikan masyarakat. Mahasiswa, LSM, dan masyarakat harus mengawasi dan mencermati anggaran pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kinerja pemerintahan,” katanya.
Indra juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumatera Selatan yang disebut telah mencoret rencana anggaran sewa helikopter dari daftar belanja daerah setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat.
Bagi Indra, keputusan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah terhadap kritik publik dan kemampuan merespons aspirasi masyarakat secara cepat.
“Informasi yang saya dapat, Pak Gubernur sudah mencoret anggaran sewa helikopter tersebut. Dan itu menunjukkan bahwa beliau terbantukan dengan informasi dan sikap kritis masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA
Alumni HMI Edukasi Masyarakat Terkait Jalan
Bedah Rumah di Lorok Pakjo,Kepedulian sosial Lembaga Pemasyarakatan Sumsel
Lebih lanjut, akademisi muda tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan secara elegan dan konstruktif.
Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak diarahkan untuk menjatuhkan, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama membangun daerah.
Sebagai mahasiswa doktoral yang mendalami kebijakan publik, Indra mengaku merasa terpanggil untuk ikut memberikan pandangan akademis terhadap dinamika pemerintahan daerah.
Ia berharap masyarakat tidak apatis terhadap isu-isu kebijakan publik karena dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat sendiri.
“Sumsel ini rumah kita bersama. Karena itu, mari kita bantu pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Kalau pemerintahan tidak bisa bekerja dengan baik, maka yang rugi adalah masyarakat sendiri,” tegasnya.
Tak hanya menyampaikan pesan kepada masyarakat, Indra juga meminta jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih terbuka dan edukatif dalam menjelaskan setiap kebijakan kepada publik.
Menurutnya, komunikasi publik yang baik menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan polemik sewa helikopter yang berkembang luas di ruang publik.
Pemerintah, sambung Indra, sebenarnya bisa menjelaskan secara rinci alasan dan urgensi dari kebijakan tersebut, terutama jika berkaitan dengan kebutuhan penanganan bencana atau kondisi geografis Sumatera Selatan yang cukup luas dan menantang.
“Birokrasi seharusnya proaktif memberikan pemahaman kepada publik mengenai alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Dalam kasus sewa helikopter misalnya, meskipun mungkin didasari niat yang baik untuk mendukung mobilitas di wilayah tertentu atau kondisi bencana, tetap harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kurangnya keterbukaan informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini negatif dan memprovokasi masyarakat.
Karena itu, transparansi dan komunikasi publik yang efektif harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Polemik anggaran sewa helikopter ini menjadi gambaran pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.
Respons cepat pemerintah dalam mencoret anggaran tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel di Sumatera Selatan.*
