JAKARTA – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali mengemuka melalui aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lainnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang menjadi hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan Universitas Indonesia.
Demonstrasi yang semula direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, itu turut diikuti mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Aksi tersebut menjadi salah satu unjuk rasa mahasiswa terbesar yang digelar dalam beberapa bulan terakhir dan mencerminkan meningkatnya perhatian kalangan akademisi terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik nasional.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menjelaskan bahwa lima tuntutan yang dibawa mahasiswa merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan UI.
Menurutnya, aksi tersebut tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu dan terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
“Kami membawa lima tuntutan yang telah dirumuskan melalui proses konsolidasi seluruh BEM fakultas di UI. Ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Pertama, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai penggunaan anggaran negara harus lebih fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat dan program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Kedua, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Tuntutan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap biaya hidup yang dinilai semakin tinggi.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Keempat, mahasiswa menolak praktik militerisme di ranah sipil. Mereka menilai perlunya menjaga batas yang jelas antara fungsi sipil dan militer dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kelima, mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengakui berbagai kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta berhenti menghindari kritik yang berkembang di masyarakat.
Kelima tuntutan tersebut menjadi inti dari orasi dan berbagai materi kampanye yang dibawa mahasiswa selama aksi berlangsung.
Di tengah pelaksanaan demonstrasi, sempat terjadi perubahan rencana terkait lokasi aksi. Sejumlah bus yang mengangkut mahasiswa dari Kampus UI Depok tidak dapat langsung menuju Bundaran HI sebagaimana agenda awal yang telah disusun panitia.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rombongan mahasiswa berangkat dari Kampus UI sekitar pukul 10.30 WIB. Namun ketika tiba di kawasan Semanggi, kendaraan yang mereka tumpangi diarahkan menuju kawasan Dukuh Atas sebelum akhirnya bergerak ke sekitar Gedung DPR RI.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, membenarkan adanya pengalihan tersebut. Ia mengatakan sebagian peserta aksi sempat terpisah sehingga diperlukan konsolidasi ulang sebelum demonstrasi dilanjutkan.
Menurutnya, mahasiswa tetap berupaya mempertahankan titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya sambil melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan peserta lainnya.
Kapolri Respons Seruan Reformasi Jilid II, Minta Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Secara Tertib
Biaya pendidikan tinggi di Indonesia kian mahal, menjadi penghalang bagi banyak calon mahasiswa
Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan massa mahasiswa dilakukan karena Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan untuk kegiatan penyampaian aspirasi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, mengatakan kawasan Bundaran HI merupakan pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sehingga perlu dijaga agar aktivitas publik tetap berjalan normal.
Menurutnya, aparat kepolisian telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara untuk mengarahkan demonstrasi ke lokasi lain yang lebih sesuai, seperti kawasan Patung Kuda atau kompleks DPR/MPR RI.
Polisi menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin undang-undang. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan ketertiban umum.
Aksi yang digelar mahasiswa UI dan sejumlah kampus lainnya menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih menjadi wadah bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik.
Di sisi lain, demonstrasi tersebut juga mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan mahasiswa mengenai sejumlah program strategis nasional. Meski demikian, dialog yang terbuka dan konstruktif tetap menjadi jalan penting untuk menjembatani berbagai perbedaan tersebut.
Dengan membawa lima tuntutan utama yang menyentuh isu ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan, aksi BEM UI kali ini menjadi salah satu peristiwa politik dan sosial yang mendapat perhatian luas dari publik. Perkembangan lebih lanjut terkait respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut akan menjadi sorotan berbagai kalangan dalam beberapa waktu ke depan.
**
