EMPAT LAWANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Empat Lawang menyepakati sejumlah perubahan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2026. Salah satu perubahan utama adalah pengurangan rencana belanja daerah sebesar sekitar Rp67,29 miliar.
Pengurangan tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Empat Lawang, Mulyono, saat membacakan laporan Banggar dalam Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang, Rabu (30/9/2026).
Dalam laporan tersebut, Banggar menjelaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan mengacu pada sejumlah dokumen dan tahapan pembahasan.
Di antaranya pidato Bupati Empat Lawang pada 21 September 2026, nota keuangan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat perubahan cukup signifikan pada sisi pendapatan dan belanja daerah.
Pada APBD induk 2026, pendapatan daerah Kabupaten Empat Lawang ditetapkan sebesar Rp956,17 miliar. Setelah dilakukan pembahasan terhadap rancangan Perubahan APBD 2026, target pendapatan meningkat menjadi sekitar Rp1,137 triliun.
Dengan demikian, terdapat kenaikan target pendapatan sekitar Rp181,69 miliar dibandingkan APBD induk 2026.
Rapat Paripurna Bahas Raperda Perubahan APBD Empat Lawang Tahun Anggaran 2026 Oleh Pihak Eksekutif
Fraksi- Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026
Namun, peningkatan pendapatan tersebut tidak serta-merta diikuti dengan penambahan belanja daerah. Banggar bersama TAPD justru melakukan penyisiran terhadap sejumlah pos anggaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Hasilnya, rencana belanja daerah yang sebelumnya mencapai Rp1,204 triliun pada APBD induk 2026, setelah pembahasan perubahan menjadi sekitar Rp1,136 triliun.
Artinya, terjadi pengurangan belanja sebesar kurang lebih Rp67,29 miliar.
Mulyono menjelaskan, proses penyisiran dan penyempurnaan anggaran dilakukan hingga pembahasan selesai sekitar pukul 00:00 malam,Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian struktur APBD dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mulyono juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta rapat atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses penyisiran dan penyempurnaan anggaran berlangsung.
Menurut Banggar, pengurangan terhadap sejumlah anggaran OPD tidak terlepas dari kondisi penerimaan daerah yang belum sesuai dengan proyeksi sebelumnya.
Mulyono mengatakan, pemerintah daerah dan legislatif sebelumnya mengharapkan adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam jumlah tertentu. Namun, realisasi atau kepastian dana tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.
“Karena mengharapkan dana yang dari pusat dan dari provinsi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” kata Mulyono saat membacakan laporan Banggar.
Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah daerah, DPRD melalui Banggar, serta TAPD melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja. Pengurangan anggaran menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memastikan belanja daerah tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Selain pendapatan dan belanja, perubahan juga terjadi pada struktur pembiayaan daerah.
Dalam APBD induk 2026, rencana pembiayaan tercatat sebesar Rp248 miliar. Setelah dilakukan pembahasan Perubahan APBD, posisi pembiayaan tersebut berubah menjadi minus Rp986,30 juta.
Dengan demikian, terdapat perubahan sekitar Rp248,99 miliar dibandingkan struktur pembiayaan pada APBD induk.
Dari struktur pendapatan dan belanja hasil pembahasan Banggar, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,137 triliun, sedangkan belanja berada di angka Rp1,136 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan surplus sebesar Rp986,30 juta.
Banggar menjelaskan, surplus tersebut kemudian digunakan untuk menutup defisit pada sisi pembiayaan. Dengan mekanisme tersebut, posisi pembiayaan daerah pada akhir struktur perubahan menjadi nihil.
Pembahasan tersebut sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun APBD Kabupaten Empat Lawang pada tahun anggaran berikutnya.
Banggar meminta agar pembahasan APBD induk dilakukan secara lebih hati-hati, terbuka, dan realistis dengan memperhitungkan kemampuan keuangan yang benar-benar akan diterima daerah.
Mulyono menegaskan, proyeksi pendapatan harus menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan besaran belanja. Dengan demikian, belanja yang direncanakan tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan yang belum pasti.
“Untuk ke depan pembahasan APBD induk lebih hati-hati dan lebih terbuka untuk kondisi keuangan yang bakal masuk sesuai dengan kondisi yang akan kita belanjakan,” ujarnya.
Catatan tersebut disampaikan setelah Banggar bersama TAPD melakukan penyisiran terhadap anggaran dalam rancangan Perubahan APBD 2026. Dari proses tersebut, ditemukan perlunya penyesuaian belanja karena dukungan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya.
Banggar menilai penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan APBD tetap berada dalam batas kemampuan fiskal daerah.
Perubahan APBD 2026 Kabupaten Empat Lawang pada akhirnya menunjukkan adanya pergeseran cukup besar antara struktur anggaran awal dengan hasil pembahasan. Pendapatan meningkat sekitar Rp181,69 miliar, sementara belanja justru dikurangi sekitar Rp67,29 miliar.
Struktur tersebut menghasilkan surplus Rp986,30 juta yang kemudian digunakan untuk menutup defisit pembiayaan.
Dengan perubahan itu, Banggar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Perencanaan anggaran ke depan diharapkan lebih didasarkan pada kemampuan fiskal yang realistis sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara terukur hingga akhir tahun anggaran.
Hasil pembahasan Banggar tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penetapan Perubahan APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2026 sesuai tahapan pembahasan dan ketentuan yang berlaku.
**
