PALEMBANG – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan mengenai peningkatan titik panas serta luas lahan yang terbakar dan langsung meminta jajaran terkait memperkuat upaya pemadaman.
Kunjungan Prabowo ke Sumatera Selatan dilakukan setelah sebelumnya meninjau penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Setibanya di Palembang sekitar pukul 13.35 WIB, Presiden langsung menuju Posko Utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan untuk mendapatkan laporan kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan di lapangan.
Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam, Kapolda, Kajati, serta pejabat terkait juga hadir dalam rapat tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa koordinasi penanganan karhutla juga akan melibatkan pemerintah daerah dari provinsi lain yang berpotensi terdampak. Gubernur, Kapolda, dan Pangdam dari Jambi serta Lampung dijadwalkan mengikuti rapat melalui konferensi video.
Dalam rapat, Prabowo menerima laporan mengenai kondisi karhutla di Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jumlah titik panas di wilayah tersebut mengalami peningkatan signifikan sepanjang Agustus.
PC PMII OGAN ILIR SOROTI 95 KEJADIAN KARHUTLA: NEGARA HARUS HADIR SEBELUM ASAP MENCEKIK
Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal melaporkan terdapat ribuan titik hotspot yang tersebar di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, dan Muara Enim.
Iqbal menyebut jumlah hotspot pada Juli tercatat sebanyak 2.096 titik. Angka tersebut meningkat menjadi 8.044 titik hingga 23 Agustus 2026. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan hingga 23 Agustus mencapai sekitar 1.926 hektare.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi pemadaman, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Prabowo secara langsung menanyakan kendala yang dihadapi petugas sekaligus kebutuhan yang diperlukan untuk menghentikan kebakaran.
Menurut Iqbal, salah satu kebutuhan mendesak Satgas Karhutla Sumatera Selatan adalah tambahan helikopter water bombing. Kendala geografis membuat sejumlah titik api berada jauh di kawasan hutan dan sulit dijangkau personel maupun kendaraan pemadam melalui jalur darat.
Menanggapi permintaan tersebut, Prabowo menyatakan pemerintah akan menambah kekuatan udara untuk membantu proses pemadaman. Presiden awalnya menyampaikan tambahan dua helikopter water bombing, kemudian meminta unsur TNI Angkatan Udara segera mengerahkan satu unit tambahan sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan penanganan karhutla di wilayah lain.
“Kalau begitu, yang ada di TNI AU kirim saja sekarang ke sini. Kita tambahkan satu, ya, karena kita juga harus monitor daerah lain kalau ada yang butuh,” ujar Prabowo.
Selain kebutuhan helikopter, BPBD Sumatera Selatan juga melaporkan persoalan sumber air yang mulai terbatas akibat musim kemarau. Sejumlah embung dilaporkan mulai mengering sehingga menyulitkan proses pemadaman.
Kondisi tersebut diperparah dengan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, Satgas Karhutla mengusulkan pembangunan dan penguatan kanal sebagai salah satu langkah pencegahan sekaligus penyekatan.
Prabowo kemudian menanyakan kebutuhan peralatan untuk mendukung pembangunan kanal tersebut. BPBD Sumatera Selatan menyampaikan kebutuhan sekitar 20 unit ekskavator.
Permintaan itu dicatat langsung oleh Presiden sebagai bagian dari kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Penguatan alat berat diharapkan dapat membantu petugas membuat kanal, memperkuat sekat bakar, serta membuka akses menuju wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api, tetapi juga pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Pemerintah pusat dan daerah diminta memperkuat koordinasi, pemantauan hotspot, kesiapsiagaan personel, serta pengelolaan sumber air selama musim kemarau.
Dengan tambahan armada udara dan dukungan alat berat, pemerintah berharap respons terhadap karhutla di Sumatera Selatan dapat dilakukan lebih cepat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan, serta mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
**
