BALI – Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung kesiapan sejumlah pejabat dan pimpinan badan usaha energi dalam merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp. Proyek energi surya tersebut ditargetkan dapat diwujudkan dalam waktu tiga tahun.
Pengecekan kesiapan itu dilakukan Prabowo saat memulai proyek PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta jajaran terkait tidak sekadar menyatakan kesanggupan, tetapi juga membuktikannya melalui pelaksanaan proyek hingga selesai sesuai target.
Prabowo mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp merupakan proyek besar yang memiliki arti strategis bagi masa depan ketahanan energi Indonesia. Ia memberikan gambaran mengenai besarnya kapasitas yang akan dibangun dengan membandingkannya dengan kapasitas pembangkit listrik nasional saat ini.
“Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Sebagai bayangan, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kapasitas listrik nasional yang disebutnya sekitar 88 GW tersebut berasal dari berbagai sumber energi, antara lain batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Karena itu, pembangunan PLTS dengan kapasitas 100 GWp dinilai sebagai langkah besar dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak main-main dengan rencana pembangunan PLTS tersebut. Ia kemudian menguji kesiapan para pejabat yang akan terlibat dalam proses pembangunan dan koordinasi proyek.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi pejabat pertama yang ditanya mengenai kesanggupannya menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu tiga tahun.
“ Menteri ESDM bisa dalam tiga tahun?” tanya Prabowo.
Bahlil menjawab singkat bahwa dirinya siap melaksanakan target tersebut. Namun, Prabowo meminta jawaban yang lebih tegas karena menganggap suara Bahlil masih kurang keras.
“Kok suaranya kok kurang keras. Siap?” ujar Prabowo.
“Siap!” jawab Bahlil dengan suara lebih lantang.
“Bagus,” kata Prabowo.
Presiden kemudian meminta kepastian dukungan dari CEO Danantara, Rosan Roeslani. Rosan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan PLTS 100 GWp tersebut agar dapat direalisasikan dalam kurun waktu tiga tahun.
Selain dukungan pembiayaan dan investasi, proyek berskala besar tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, Prabowo turut meminta kesanggupan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengoordinasikan pelaksanaan proyek.
Prabowo Setujui Penambahan 500 Sumur Bor dan 500 APD untuk Penanganan Karhutla Sumsel
Airlangga menyatakan siap melakukan koordinasi dan melaksanakan arahan pemerintah terkait proyek tersebut.
Pengecekan tidak berhenti pada tingkat kementerian. Prabowo juga meminta kepastian dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Ketika ditanya mengenai kesiapan PLN, Darmawan menyatakan siap melaksanakan tugas. Sementara Simon juga menyatakan kesiapan Pertamina mendukung pelaksanaan proyek tersebut.
Prabowo kembali menegaskan pentingnya keseriusan seluruh pihak yang terlibat. Saat jawaban Simon terdengar kurang tegas, Presiden kembali meminta agar komitmen tersebut disampaikan dengan lebih bersemangat.
“Siap atau apa?” tegas Prabowo.
“Siap laksanakan!” jawab Simon.
“Yang semangat,” kata Prabowo.
Simon kemudian kembali menyatakan kesiapannya. Momen tersebut memperlihatkan gaya komunikasi Prabowo yang langsung dan tegas ketika memastikan komitmen para pejabat terhadap target pembangunan energi nasional.
Presiden juga menyampaikan bahwa seluruh pihak yang menyatakan kesanggupan tersebut akan kembali berkumpul dalam tiga tahun mendatang. Pertemuan itu akan menjadi momentum untuk melihat sejauh mana target pembangunan PLTS 100 GWp telah direalisasikan.
Target tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena pembangunan pembangkit listrik dalam skala 100 GWp membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, pembangunan jaringan transmisi, kesiapan industri pendukung, serta koordinasi antarlembaga.
Selain itu, percepatan pembangunan energi surya juga membutuhkan perencanaan yang matang agar kapasitas pembangkit dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional. Infrastruktur pendukung menjadi faktor penting untuk memastikan listrik yang dihasilkan dapat disalurkan dan dimanfaatkan masyarakat serta sektor industri.
Pembangunan PLTS 100 GWp sekaligus memperlihatkan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Energi surya memiliki potensi besar di Indonesia karena kondisi geografis dan paparan sinar matahari yang relatif melimpah.
Jika target tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana, kapasitas energi surya nasional akan meningkat secara signifikan. Hal itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung diversifikasi sumber pembangkit listrik.
Bagi pemerintah, proyek tersebut bukan hanya persoalan menambah kapasitas listrik, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan. Kesanggupan para pejabat yang ditunjukkan di hadapan Presiden kini akan diuji oleh pelaksanaan di lapangan.
Tiga tahun menjadi batas waktu yang diberikan Prabowo untuk membuktikan komitmen tersebut. Pemerintah, kementerian terkait, Danantara, PLN, dan Pertamina dituntut bekerja secara terkoordinasi agar target pembangunan PLTS 100 GWp tidak berhenti sebagai rencana, melainkan benar-benar menghasilkan kapasitas energi baru bagi Indonesia.
**
