Jakarta| Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai mengambil langkah tak biasa dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) tidak lagi dilakukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka, melainkan dengan pendekatan aktif—menjangkau langsung calon siswa hingga ke lingkungan tempat tinggal mereka.
Kebijakan ini menjadi penanda perubahan paradigma dalam sistem penerimaan peserta didik dari kelompok rentan.
Jika sebelumnya masyarakat harus proaktif mendaftar, kini negara hadir lebih dekat, bahkan mendatangi langsung mereka yang membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa proses ini dirancang untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses informasi atau kendala administratif.
Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (14/4/2026), ia menyebut bahwa seluruh calon siswa akan dijangkau secara aktif oleh petugas di lapangan.
“Tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” ujarnya.
BACA JUGA:
Resmikan Sekolah Rakyat di Empat Lawang, Joncik Fokus pada Pendidikan Anak Yatim dan Kurang Mampu
Pendekatan jemput bola ini bukan tanpa alasan.
Selama ini, banyak anak dari keluarga miskin ekstrem yang luput dari sistem pendidikan formal karena berbagai hambatan—mulai dari keterbatasan ekonomi, minimnya akses informasi, hingga faktor geografis.
Dalam kondisi tersebut, mekanisme pendaftaran terbuka justru seringkali tidak efektif menjangkau kelompok paling rentan.
Sekolah Rakyat sendiri diproyeksikan menjadi salah satu solusi strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Program ini tidak hanya menyediakan akses belajar, tetapi juga dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar siswa dari keluarga prasejahtera.
Dengan pola rekrutmen baru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa intervensi pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Negara tidak lagi menunggu, tetapi bergerak aktif mencari dan mengajak anak-anak yang selama ini berada di pinggiran sistem.
Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa pesan kuat soal transparansi dan integritas.
Gus Ipul sebelumnya menegaskan agar tidak ada praktik titipan atau sogok-menyogok dalam proses seleksi.
Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa program benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas kebijakan berbasis data dan pendekatan langsung ke masyarakat.
Jika berjalan optimal, model jemput bola ini berpotensi menjadi pola baru dalam berbagai program sosial lainnya.
Lebih dari sekadar penerimaan siswa, inisiatif ini mencerminkan upaya negara untuk hadir lebih dekat—menyentuh langsung kehidupan masyarakat yang selama ini sulit dijangkau, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih setara melalui pendidikan. **
