LAHAT – Kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat menjadi sorotan publik. Ketua Gerakan Cinta Lahat (GCL), Mahendra Wijaya, menilai ritme kerja pemerintahan daerah saat ini perlu terus dievaluasi agar mampu mengikuti target dan pola kerja Bupati Lahat Bursah Zarnubi.
Sorotan tersebut disampaikan Mahendra saat menjadi narasumber dalam Podcast PWI Lahat yang dipandu Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, di Sekretariat PWI Lahat, Selasa (1/9/2026).
Dalam podcast tersebut, Mahendra menilai Bupati Lahat memiliki karakter kepemimpinan yang mengutamakan kecepatan dalam bekerja serta pencapaian hasil yang nyata. Menurutnya, karakter tersebut membutuhkan dukungan jajaran birokrasi yang mampu bergerak cepat dan memahami target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Namun, ia melihat kondisi di sejumlah OPD belum sepenuhnya mampu mengikuti ritme kerja tersebut. Kondisi itu, menurut Mahendra, berpotensi membuat pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah berjalan kurang maksimal.
“Bupati Lahat ini karakternya ingin gerak cepat dengan hasil yang bagus. Sedangkan kondisi OPD saat ini, jadi kelabakan, sehingga sulit mengikuti keinginan Bupati Lahat,” ujar Mahendra.
Ia menilai evaluasi terhadap pejabat pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi. Evaluasi, kata dia, diperlukan untuk memastikan setiap pejabat yang menduduki posisi strategis benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
Mahendra bahkan menyebut pergantian pejabat dapat menjadi salah satu pilihan apabila terdapat OPD yang dinilai tidak mampu mencapai target maupun menjalankan tugas secara optimal.
“Solusinya, ya ganti saja. Posisi strategis di pemerintahan seharusnya diisi oleh orang yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai bidangnya,” tegasnya.
Menurut Mahendra, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif.
Ia berpandangan bahwa setiap posisi strategis membutuhkan aparatur yang memahami bidang pekerjaan, memiliki kemampuan manajerial, serta mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati Lahat Didata dalam Sensus Ekonomi 2026, Ajak Masyarakat Berikan Data Jujur dan Lengkap
Pernyataan tersebut kemudian mendapat pertanyaan dari Ehdi Amin. Ketua PWI Lahat itu menyinggung sejauh mana Bupati Lahat melakukan pengawasan terhadap kinerja jajaran OPD sekaligus kemungkinan adanya perombakan dalam kabinet pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Mahendra mengaku mengenal karakter Bupati Lahat. Ia meyakini kepala daerah saat ini tengah melakukan pemantauan terhadap kinerja jajaran pemerintahannya.
“Saya kenal betul Pak Bursah. Saya yakin beliau saat ini tengah memantau. Jadi siap-siap saja, bagi OPD yang tidak becus pasti akan diganti,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut masih berupa pandangan dan penilaian Mahendra dalam forum podcast. Belum ada keterangan resmi dari Bupati Lahat maupun Pemerintah Kabupaten Lahat mengenai rencana perombakan atau pergantian pejabat OPD sebagaimana yang disampaikan dalam podcast tersebut.
Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah sendiri menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai target. Terlebih, OPD memiliki peran strategis dalam menerjemahkan visi dan program kepala daerah ke dalam kebijakan serta pelayanan publik.
Dalam pembahasan podcast, sejumlah persoalan pemerintahan juga turut disinggung. Ehdi Amin merangkum bahwa perhatian publik terhadap kinerja Pemkab Lahat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan OPD mengikuti ritme kerja kepala daerah, tetapi juga menyangkut sejumlah persoalan pembangunan.
Di antaranya adalah proyek yang mengalami putus kontrak, proyek yang belum terselesaikan atau mangkrak, serta berbagai persoalan lain yang muncul dalam pelaksanaan program di sejumlah OPD.
Menurut Ehdi, berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah. Publik tentu berharap setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lahat.
Karena itu, kemungkinan adanya evaluasi terhadap pejabat maupun OPD menjadi perhatian tersendiri. Apabila evaluasi benar-benar dilakukan, masyarakat tentu akan menantikan langkah pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja birokrasi dan memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai tugas serta target yang telah ditetapkan.
“Kita tunggu, apakah pernyataan yang disampaikan Ketua GCL jadi sinyal bakal adanya perombakan di kabinet Bupati Lahat, atau hanya sebatas evaluasi internal pemerintahan,” kata Ehdi Amin.
Sorotan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa percepatan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan kepala daerah. Kemampuan birokrasi dalam bekerja secara profesional, cepat, dan sesuai kompetensi juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan program pemerintah.
Dengan demikian, evaluasi terhadap OPD diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan Kabupaten Lahat. Apakah evaluasi tersebut nantinya berujung pada perubahan komposisi pejabat atau hanya menghasilkan pembenahan internal, sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja jajaran pemerintahannya.
**
