Empat Lawang – Sejumlah fraksi di DPRD Kab Empat Lawang menyampaikan pandangan umum terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian pandangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan rancangan APBD sebelum nantinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, masukan, serta sikap politik terhadap nota keuangan yang telah disampaikan pemerintah daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Barlian mengawali pandangannya dengan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan terhadap perubahan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PAN memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dalam proses pembahasan anggaran. Salah satunya berkaitan dengan penyesuaian dan pergeseran anggaran agar dapat diselaraskan dengan kebutuhan serta kondisi keuangan daerah.
Selain itu, fraksi tersebut menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan roda pemerintahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Menurut pandangan fraksi, proses penyusunan anggaran harus melibatkan setiap elemen terkait sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat Paripurna Bahas Raperda Perubahan APBD Empat Lawang Tahun Anggaran 2026 Oleh Pihak Eksekutif
Usai Pidato Presiden, Ketua DPRD Empat Lawang Dukung dan Kawal Arah Kebijakan Nasional Prabowo
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan Sulaila juga memberikan sejumlah catatan terhadap Nota Keuangan APBD 2026. Fraksi PDIP menekankan pentingnya penyesuaian anggaran serta pengelolaan keuangan daerah yang tetap memperhatikan kondisi fiskal.
Fraksi PDIP juga mendorong agar efisiensi tidak menghambat jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, koordinasi dan keterlibatan seluruh unsur dalam penyusunan anggaran dinilai diperlukan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat melalui Ego Megi Hermanto menyampaikan agar pembahasan APBD 2026 dilakukan secara cermat dan teliti. Setiap program dan alokasi anggaran diharapkan benar-benar memperhatikan kebutuhan serta skala prioritas pembangunan daerah.
Menurut Fraksi Demokrat, ketelitian dalam pembahasan anggaran diperlukan agar penggunaan APBD dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang pandangannya dibacakan Indra Syafri menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Fraksi Kebangkitan Keadilan Indonesia Raya menyatakan persetujuannya terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Fraksi tersebut menekankan pentingnya mengedepankan prinsip transparansi dan tepat sasaran dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat berjalan secara bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pandangan umum seluruh fraksi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menyempurnakan APBD Tahun Anggaran 2026.
