Lahat | Upaya menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 terus diperkuat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lahat.
Dalam rangka mempererat koordinasi dan membangun sinergi lintas lembaga, tim Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, pada Senin (30/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan komitmen antara lembaga legislatif dan BPS sebagai institusi penyedia data statistik resmi.
Audiensi ini sekaligus menegaskan kesiapan kedua belah pihak dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, tim BPS Kabupaten Lahat menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan mutakhir.
Data tersebut nantinya akan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurut perwakilan BPS, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis pelaksanaan, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Peran DPRD dinilai sangat vital, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif pelaku usaha di wilayah Lahat.
Selain membahas aspek teknis pelaksanaan, audiensi juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik. Kedua pihak berdiskusi mengenai langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Hal ini mencakup rencana sosialisasi terpadu, publikasi melalui berbagai media, serta pendekatan langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung seluruh tahapan sensus.
“Kami sebagai lembaga legislatif berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang berkualitas akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta pengawasan pembangunan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa data statistik yang akurat sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.
Tanpa data yang valid, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Fitrizal menilai bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan BPS merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola data yang lebih baik.
Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan seluruh proses pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan data dapat berjalan secara optimal dan akuntabel.
Sensus Ekonomi sendiri merupakan kegiatan besar yang mencakup pendataan seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri, jasa, hingga sektor informal.
Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha, menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat dan DPRD semakin solid.
Kolaborasi yang terjalin tidak hanya sebatas dukungan formal, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, termasuk dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Dengan dukungan lintas sektor, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Lahat diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas tinggi.
Data tersebut nantinya akan menjadi pijakan penting dalam merancang pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Seganti Setungguan, Kabupaten Lahat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di berbagai sektor.
Oleh karena itu, keberadaan data yang akurat menjadi kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan potensi tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pendataan semata, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan. **
