Jakarta | Langit Jakarta tampak mendung ketika sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook memasuki babak tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (13/5/2026).
Di ruang sidang yang penuh perhatian publik, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, berdiri menghadapi tuntutan berat dari jaksa penuntut umum: 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti senilai total sekitar Rp5,68 triliun.
Tuntutan tersebut menjadi salah satu yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.
Sosok yang dahulu dikenal sebagai pendiri startup teknologi dan simbol transformasi pendidikan digital kini harus menghadapi proses hukum yang disebut jaksa telah merugikan negara hingga Rp1,56 triliun.
Jaksa menilai pengadaan laptop berbasis Chromebook pada periode 2020–2022 dilakukan tidak sesuai prinsip tata kelola yang baik dan berdampak pada kualitas pemerataan pendidikan nasional.
Program yang awalnya dirancang untuk mendukung pembelajaran digital selama pandemi justru disebut menjadi sumber persoalan besar.
Alumni HMI-Wati di Sumsel Desak Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Anak di Gandus Palembang
Menko Yusril”Menjaga Kepercayaan Publik di Tengah Sorotan Sidang Kasus Andrie Yunus
Dalam sidang, jaksa menyoroti dugaan adanya peningkatan kekayaan yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan sah terdakwa.
Selain hukuman penjara, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dan Rp4,87 triliun. Jika tidak mampu membayar, hukuman tambahan sembilan tahun penjara menanti.
Namun sorotan publik tidak hanya tertuju pada angka tuntutan, melainkan juga pada reaksi emosional Nadiem usai sidang. Dengan nada bergetar, ia mengaku kecewa dan patah hati terhadap proses hukum yang sedang dihadapinya.
“Ini adalah hari yang sangat mengecewakan,” ujar Nadiem kepada awak media setelah persidangan.
Ia mempertanyakan mengapa tuntutan terhadap dirinya dinilai lebih berat dibanding sejumlah perkara pidana lain yang melibatkan kejahatan berat. Pernyataan itu langsung memantik diskusi luas di ruang publik, baik di media sosial maupun kalangan pengamat hukum.
Bagi sebagian masyarakat, kasus ini menjadi simbol bagaimana pejabat publik harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil ketika menjabat.
Namun bagi sebagian lain, tuntutan terhadap Nadiem dianggap terlalu besar dan memunculkan perdebatan tentang batas antara kebijakan publik yang gagal dengan tindak pidana korupsi.
Di tengah kontroversi tersebut, Nadiem tetap menyatakan dirinya tidak menyesal pernah masuk ke pemerintahan. Ia mengaku siap menghadapi risiko apa pun demi masa depan pendidikan Indonesia.
Pernyataan itu menjadi ironi tersendiri. Sosok yang dahulu dielu-elukan sebagai representasi generasi muda progresif kini justru berdiri sebagai terdakwa di ruang sidang korupsi.
Perjalanan kariernya yang sempat dianggap inspiratif berubah menjadi drama hukum yang menyita perhatian nasional.
Kasus Chromebook sendiri sejak awal memang menuai kontroversi. Pengadaan perangkat teknologi dalam jumlah besar pada masa pandemi dilakukan dengan alasan mempercepat digitalisasi pendidikan.
Namun dalam perjalanannya, berbagai kritik muncul terkait efektivitas penggunaan perangkat, kesiapan infrastruktur internet di daerah, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Kini, perkara tersebut tidak lagi sekadar tentang laptop atau proyek digitalisasi pendidikan. Kasus ini berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai transparansi kebijakan, akuntabilitas pejabat publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan birokrasi negara.
Sidang berikutnya akan menjadi penentu apakah majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa atau memiliki pandangan berbeda. Sementara itu, publik terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan perhatian besar.
Di luar hiruk-pikuk ruang sidang, satu kalimat Nadiem yang paling banyak diingat publik adalah pengakuannya tentang rasa sakit hati terhadap negara yang pernah ia bela.
Sebuah ungkapan emosional yang menggambarkan bagaimana proses hukum bukan hanya soal pasal dan angka, tetapi juga tentang reputasi, pengabdian, dan kepercayaan yang dipertaruhkan di hadapan publik.
**
