JAKARTA – Perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, dalam konferensi pers pada Senin (22/6/2026). Menurutnya, penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tempat persidangan dilakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Marcelo menjelaskan bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan akan dilakukan dalam waktu dekat agar proses hukum dapat segera berjalan. Langkah tersebut diambil karena perkara yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa dinilai telah menyita perhatian publik dalam waktu yang cukup panjang.
“Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini,” ujar Marcelo.
Ia menambahkan, pihak kejaksaan memandang perkara tersebut sebagai kasus penting yang membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas berbagai polemik yang berkembang selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.
Menurut Marcelo, tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam percepatan pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan.
Kejaksaan berharap proses persidangan nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Tidak Ditahan, tetapi Wajib Lapor
Meski proses hukum memasuki tahap persidangan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun Dokter Tifa.
Keputusan tersebut diambil setelah jaksa penuntut umum mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka.
Dalam permohonan itu, keluarga bertindak sebagai penjamin dan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab apabila kedua tersangka tidak memenuhi kewajiban hukum selama proses persidangan.
Selain adanya jaminan dari keluarga, jaksa juga mempertimbangkan surat pernyataan yang ditandatangani para tersangka. Dalam surat tersebut, Roy Suryo dan Dokter Tifa menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif, mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku, serta hadir dalam setiap tahapan proses peradilan.
Mereka juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut dan berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, jaksa memutuskan bahwa penahanan tidak perlu dilakukan. Namun, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, kedua tersangka tetap dikenakan kewajiban lapor secara berkala.
Roy Suryo dan Dokter Tifa diwajibkan melapor satu kali setiap minggu kepada pihak yang berwenang. Kewajiban tersebut berlaku hingga proses hukum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau terdapat ketentuan lain dari aparat penegak hukum.
Menjadi Sorotan Publik
Kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Polemik bermula dari pernyataan dan dugaan tuduhan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ramai diperbincangkan di ruang publik maupun media sosial.
Perkembangan kasus tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat, pengamat hukum, hingga tokoh politik. Di satu sisi, sebagian pihak menilai proses hukum diperlukan untuk memberikan kepastian atas tuduhan yang beredar.
Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor hukum.
Dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, proses pembuktian akan memasuki tahap yang lebih terbuka melalui persidangan.
Jaksa penuntut umum nantinya akan menyampaikan dakwaan, sementara pihak terdakwa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sesuai hak-hak yang dijamin oleh hukum.
Persidangan juga akan menjadi ruang bagi majelis hakim untuk memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, serta menilai seluruh fakta hukum yang diajukan oleh para pihak.
Kejaksaan Tekankan Kepastian Hukum
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menegaskan bahwa percepatan pelimpahan perkara dilakukan demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
Mengingat tingginya perhatian publik terhadap kasus tersebut, proses peradilan yang transparan dan profesional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Selanjutnya, publik menunggu penetapan jadwal sidang perdana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah berkas perkara dan surat dakwaan resmi dilimpahkan oleh kejaksaan.
Sidang perdana nantinya akan menjadi awal dari rangkaian proses hukum yang menentukan nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo.
Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
**
