JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran pemerintah dan oposisi dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki hak untuk memberikan kritik, namun kritik tersebut harus bersifat konstruktif dan disertai solusi demi kepentingan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat menanggapi sorotan sejumlah partai politik koalisi pemerintah terhadap posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hingga kini masih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berbicara kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), AHY menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki hak menentukan sikap politiknya masing-masing.
Ia menilai perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi selama tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tetapi yang terpenting adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partisan,” ujar AHY.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menjelaskan bahwa Partai Demokrat memiliki pengalaman yang cukup lengkap dalam dinamika politik nasional.
Demokrat pernah berada dalam posisi sebagai partai penguasa maupun sebagai partai oposisi, sehingga memahami tantangan dan tanggung jawab yang melekat pada kedua peran tersebut.
NasDem Nilai AHY Memiliki Modal Politik Kuat untuk Pilpres 2029
Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Demokrat dalam menjalankan fungsi politiknya saat ini sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa setiap posisi politik memiliki konsekuensi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.
“Demokrat pernah menjadi partai pemerintah dan juga pernah berada di luar pemerintahan. Dari pengalaman itu, kami memahami bahwa setiap posisi memiliki tantangan dan konsekuensinya masing-masing,” katanya.
AHY menjelaskan bahwa ketika sebuah partai menjadi bagian dari pemerintahan, maka fokus utamanya adalah mendukung keberhasilan program-program yang telah direncanakan pemerintah.
Namun sebaliknya, ketika berada di luar pemerintahan, partai oposisi memiliki tugas melakukan pengawasan serta menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum tepat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan tidak boleh sekadar menyerang atau menjatuhkan pemerintah. Kritik harus bertujuan memperbaiki kebijakan serta memberikan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan.
“Ketika menjadi oposisi tentu boleh memberikan pandangan, masukan, bahkan kritik. Tetapi kritik tersebut harus konstruktif dan menghadirkan solusi,” tegas AHY.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat. Menurutnya, dinamika politik yang sehat harus tetap menjaga persatuan nasional dan tidak membangun narasi yang menimbulkan kesan bahwa seluruh kebijakan pemerintah selalu salah.
“Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa. Tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah.
Jika ada kebijakan yang memang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus diakui. Sebaliknya jika ada yang perlu diperbaiki, pemerintah juga harus terbuka untuk melakukan evaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa mekanisme checks and balances atau pengawasan dan keseimbangan kekuasaan merupakan elemen penting dalam demokrasi.
Menurut dia, keberadaan oposisi yang menjalankan fungsi kontrol secara efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat dan kritik yang bertanggung jawab. Karena itu, baik pemerintah maupun oposisi harus menjalankan perannya secara proporsional demi menjaga stabilitas politik nasional.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menitipkan pesan kepada kader Partai Demokrat yang bertugas di parlemen agar terus mengedepankan semangat politik yang positif.
Secara khusus, ia menyebut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas untuk terus mengawal fungsi pengawasan legislatif secara profesional.
“Mari terus menjaga spirit yang positif dalam menjalankan fungsi parlemen. Demokrasi membutuhkan pengawasan yang kuat sekaligus kerja sama yang baik demi kepentingan rakyat,” kata AHY.
Pernyataan AHY muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap posisi politik PDIP pasca Pemilu 2024 dan pembentukan pemerintahan Prabowo Subianto.
Sejumlah elite partai koalisi sebelumnya sempat menyoroti sikap PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai oposisi.
Meski demikian, AHY memilih menghormati keputusan politik yang diambil partai berlambang banteng tersebut.
Baginya, keberadaan oposisi merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi selama tetap menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan nasional.
Dengan pengalaman panjang dalam berbagai posisi politik, AHY menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan bagaimana seluruh elemen politik mampu bekerja sama menjaga stabilitas, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
**
