JAKARTA – Pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran hampir Rp19 triliun untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan mengenai kondisi fiskal sejumlah daerah yang kesulitan memenuhi belanja pegawai.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 pada 5 Agustus 2026.
Keputusan tersebut menjadi dasar pemberian tambahan anggaran kepada pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran pegawai.
Tito menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026). Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara pemerintah pusat dengan daerah serta laporan Menteri Keuangan kepada Presiden.
“Alhamdulillah tanggal 5 Agustus yang lalu dari hasil pembicaraan kita dan kemudian Pak Menkeu lapor kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah mengambil keputusan untuk membantu pemerintah daerah,” ujar Tito.
Anggaran Rp18,9 Triliun untuk 546 Daerah
Tito menjelaskan, total tambahan dana yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar Rp18,9 triliun dan akan diberikan kepada 546 pemerintah daerah. Anggaran tersebut berasal dari dua komponen utama, yakni pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp10 triliun berasal dari pembayaran kekurangan DBH kepada daerah. Sementara lebih dari Rp8 triliun lainnya diberikan melalui tambahan atau top-up DAU.
Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap seluruh daerah yang menghadapi persoalan fiskal dapat memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK, termasuk pegawai PPPK paruh waktu.
Purbaya Ungkap 490 Daerah Kesulitan Bayar Gaji ASN,Butuh Suntikan Pusat
Mendagri Dorong Kepala Daerah Lanjutkan Efisiensi Anggaran pada 2027
Tito menegaskan, pembayaran gaji pegawai merupakan kewajiban pemerintah daerah yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fiskal.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian Presiden Prabowo terhadap persoalan keuangan daerah, khususnya menyangkut belanja pegawai yang bersifat wajib.
PPPK Tidak Boleh Dirumahkan
Tito menegaskan pemerintah tidak menginginkan adanya kebijakan pemerintah daerah yang merumahkan PPPK karena keterbatasan anggaran. Ia menyebut para pegawai tersebut harus tetap memperoleh hak berupa gaji sesuai ketentuan.
“Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai P3K ini dirumahkan, apalagi menganggur. Ya harus dibayar gajinya,” tegas Tito.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah pusat berupaya memastikan keberlanjutan pembayaran hak pegawai meskipun sejumlah daerah menghadapi tekanan fiskal.
Sebelum pemerintah pusat mengucurkan tambahan dana, daerah sebenarnya telah diminta melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran. Belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan rapat yang tidak terlalu penting, dapat dikurangi untuk memberikan ruang fiskal bagi pembayaran belanja pegawai.
Selain efisiensi, pemerintah pusat juga mendorong penyelesaian pembayaran kekurangan DBH kepada daerah. Namun, menurut Tito, dua langkah tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah akhirnya mengambil langkah tambahan melalui pemberian top-up DAU serta pembayaran kekurangan DBH dengan total hampir Rp19 triliun.
Jaga Kepastian Hak Pegawai
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan pembayaran gaji PPPK dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kepastian bagi daerah dalam mengelola anggaran ke depan.
Besarnya jumlah daerah yang mendapatkan tambahan dukungan menunjukkan bahwa persoalan kapasitas fiskal daerah masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar kewajiban belanja pegawai dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efektif. Efisiensi belanja yang kurang prioritas menjadi salah satu strategi agar anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan yang bersifat wajib dan menyentuh langsung pelayanan masyarakat.
Tito berharap tambahan anggaran tersebut dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji PPPK sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Langkah pemerintah pusat ini juga menjadi sinyal bahwa persoalan kesejahteraan dan kepastian hak aparatur negara tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan fiskal nasional. Dengan dukungan tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi daerah yang harus mengambil opsi merumahkan PPPK hanya karena keterbatasan kemampuan keuangan.
Pada akhirnya, pemerintah pusat menargetkan kebijakan ini mampu memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi 546 daerah penerima sehingga kewajiban pembayaran belanja pegawai dapat diselesaikan. Pemerintah juga diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pola transfer ke daerah agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
**
