JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memudahkan berbagai urusan masyarakat, bukan justru menambah beban melalui birokrasi yang berbelit-belit. Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menekankan bahwa prinsip pelayanan publik yang memudahkan masyarakat tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga harus memiliki orientasi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Prabowo, dirinya masih mendengar keluhan masyarakat bahwa sejumlah program pemerintah belum sepenuhnya sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Ia menilai persoalan tersebut harus diakui secara terbuka dan segera dicarikan solusi.
Presiden mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah mengetahui berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya menutupi kelemahan yang masih terjadi, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Prabowo adalah birokrasi yang tidak efisien dan berbelit-belit. Menurut dia, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penyederhanaan pelayanan serta peningkatan kualitas kerja aparatur negara.
Prabowo juga mengingatkan bahaya korupsi dalam birokrasi. Ia menilai birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menghambat pembangunan sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Prabowo mendorong adanya persatuan di antara para pemimpin dan kelompok politik. Menurutnya, pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan kepentingan bersama yang tidak seharusnya terhambat oleh perbedaan politik.
Selain reformasi birokrasi, Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta agar setiap rupiah investasi yang masuk ke Indonesia mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Presiden juga menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat kelompok bawah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan kelompok masyarakat yang rentan tertinggal dalam proses pembangunan.
Ia bahkan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara anggota G20 tidak seharusnya masih menghadapi persoalan masyarakat yang mengalami kelaparan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat harus menjadi salah satu orientasi utama kebijakan pemerintah.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung persoalan yang selama ini dihadapi para petani. Ketika pemerintahannya menerima mandat, kata dia, petani masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari sulitnya memperoleh pupuk, harga gabah yang turun ketika musim panen, hingga aturan yang dinilai terlalu rumit.
Pemerintah, lanjut Prabowo, harus berani menghadapi persoalan tersebut secara langsung dan melakukan pembenahan dari sisi kebijakan maupun pelayanan.
Prinsip negara yang memudahkan rakyat, menurut Prabowo, pada akhirnya harus diterjemahkan ke dalam pelayanan pemerintahan yang sederhana, cepat, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kebijakan yang dibuat, melainkan dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu dirasakan masyarakat.
Dengan memperbaiki birokrasi, memberantas korupsi, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah diharapkan dapat membangun sistem pelayanan publik yang lebih efektif.
Prabowo menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki semangat yang sama agar negara benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan menjadi penghambat bagi rakyat.
**
