JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah munculnya berbagai desakan agar program tersebut dihentikan menyusul sejumlah persoalan yang mencuat dalam pelaksanaannya.
Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan bahwa keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari komitmen pemerintah sekaligus janji politik Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah memiliki tekad kuat untuk memastikan program tersebut terus berjalan hingga mampu menjangkau seluruh sasaran yang telah ditetapkan.
“Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tidak akan berhenti sampai tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai,” ujar Hashim.
Ia menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah dan ibu hamil yang membutuhkan asupan nutrisi yang memadai.
Pemerintah menilai program tersebut sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan perbaikan kesehatan masyarakat.
Hashim juga menanggapi berbagai persoalan yang sempat mencuat dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, terdapat indikasi penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu sehingga berpotensi mencoreng citra program pemerintah tersebut.
Kepala Bakom M. Qodari : Prabowo Dijadwalkan Resmikan Biodiesel B50 pada 9 Juli 2026
Prabowo: Demokrasi Harus Menghasilkan Kesejahteraan, Bukan Gaduh Berkepanjangan
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
Sebaliknya, pemerintah akan terus melakukan evaluasi serta memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah tetap berkomitmen memberikan makanan bergizi kepada seluruh anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan. Program ini akan terus dilanjutkan karena merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah, khususnya di tingkat desa.
Ia mengajak organisasi Srikandi Jaga Desa untuk mengambil peran aktif dalam melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat agar pelaksanaannya berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Hashim menilai peran perempuan, khususnya anggota Srikandi Jaga Desa, sangat strategis dalam memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui pengawasan dan pendampingan di tingkat desa, berbagai potensi kendala maupun penyimpangan diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program dapat dirasakan secara luas sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional.
Di sisi lain, penguatan pengawasan dan evaluasi diharapkan mampu memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.
**
