JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah terjadinya fenomena desa kosong di Indonesia seperti yang dialami Jepang dan Korea Selatan.
Menurutnya, pembangunan desa harus menjadi prioritas agar masyarakat memiliki kesempatan bekerja, berusaha, dan memperoleh kesejahteraan tanpa harus berpindah ke wilayah perkotaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, hingga kependudukan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Yandri mencontohkan kondisi yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan sebagai pelajaran penting bagi Indonesia. Menurutnya, kedua negara tersebut menghadapi tantangan serius akibat konsentrasi penduduk yang semakin besar di kawasan perkotaan sehingga banyak wilayah pedesaan mengalami penurunan jumlah penduduk secara signifikan.
Ia menyampaikan bahwa sekitar 93 persen penduduk Jepang kini tinggal di kawasan perkotaan. Akibatnya, banyak desa mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada munculnya berbagai persoalan, mulai dari berkurangnya tenaga kerja produktif, menurunnya pertumbuhan ekonomi lokal, hingga tantangan regenerasi penduduk.
Kondisi serupa juga terjadi di Korea Selatan. Yandri menjelaskan bahwa lebih dari 80 persen penduduk negara tersebut bermukim di wilayah perkotaan, sementara masyarakat yang tinggal di desa jumlahnya terus menurun. Fenomena tersebut dinilai turut memengaruhi perubahan struktur sosial dan demografi.
Menurut Yandri, urbanisasi yang berlangsung dalam jangka panjang dapat mengurangi daya hidup desa sebagai pusat produksi pangan, pertanian, perikanan, dan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Oleh sebab itu, Indonesia harus memperkuat pembangunan desa agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Kemendes dan ID SEED merencanakan hasil hilirisasi dari desa ke pasar dunia
Zulhas Jelaskan Alasan Libatkan TNI dalam Pembangunan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
“Pemerintah tidak ingin fenomena yang terjadi di negara lain juga terjadi di Indonesia. Desa harus menjadi tempat yang mampu memberikan kesempatan hidup yang layak sehingga masyarakat tidak selalu terdorong untuk berpindah ke kota,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas nasional melalui Asta Cita keenam, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Yandri menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Saat ini, terdapat lebih dari 45 ribu BUMDes yang telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Beragam unit usaha yang dijalankan mencakup sektor pertanian, pangan, perikanan, pariwisata, perdagangan, hingga pengembangan desa tematik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
Menurutnya, keberadaan BUMDes diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.
Selain memperkuat BUMDes, pemerintah juga terus mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2025, sedikitnya 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan di masing-masing desa.
Kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Yandri mengungkapkan bahwa hampir 1.000 BUMDes telah berperan sebagai pemasok bahan pangan dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Nasional yang dijalankan pemerintah.
Kendati demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam memperluas keterlibatan BUMDes pada rantai pasok nasional. Beberapa BUMDes yang telah memiliki kapasitas produksi dinilai masih menghadapi kendala dalam mengakses Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun jaringan distribusi yang lebih luas.
Karena itu, pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah afirmatif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperbaiki koordinasi antarlembaga agar pelaku usaha desa dapat menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi nasional.
Yandri menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Desa yang maju dan produktif diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dapat bersinergi memperkuat ekonomi desa sehingga Indonesia mampu menghindari persoalan depopulasi desa seperti yang dialami sejumlah negara maju.
Dengan memperkuat BUMDes, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa, serta memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah optimistis desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
**
